Gugatan Prabowo di MK Penyebab Program Jokowi-JK Sulit Masuk APBN 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menganggap sulitnya program dari presiden terpilih Joko Widodo untuk masuk Anggaran Perencanaan Belanja Negara tahun 2015 hanya karena masalah teknis, yaitu karena adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.

"Itu masalah teknis dan etika saja. Sebab pilpres masih sengketa. Belum ada presiden terpilih definitif, yakni MK," kata Ramadhan melalui pesan elektronik, Jumat (15/8/2014).

Hari ini saat menyampaikan Pidato Kenegaraan, Nota Keuangan, dan RAPBN 2015 bersama DPR dan DPD, Presiden SBY menyebutkan komitmennya untuk siap bantu Presiden Ke-7 RI melaksanakan pembangunan demi kepentingan rakyat. Namun, kata Ramadhan, SBY memang belum bisa mengakomodir Tim Transisi agar program Jokowi-JK masuk ke dalam APBN 2015.

Bila Tim Transisi diakomodir, SBY akan disalahkan karena saat ini Jokowi belum mendapatkan legitimasi sebagai presiden karena harus menunggu proses persidangan PHPU di MK selesai.

"Justru pak SBY bisa disalahkan jika akomodir Tim Transisi Jokowi di APBN 2015. Andaikan tak ada sengketa di MK, Pak SBY pasti ajak Jokowi," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR-RI ini.

Sebelumnya  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah mengatakan, Jokowi-Jusuf Kalla tak bisa memasukkan program prioritas ke dalam pembahasan APBN 2015. Menurut dia,  pembahasan APBN 2015 telah disusun sejak rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga sejak Januari-April 2014 lalu.

"Kalau mau dimasukkan sekarang, nanti akan mengulang proses dari awal," ujar Firmanzah.