Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolda Papua: Tidak Ada Laporan Perusakan Rumah Saksi Prabowo-Hatta

Kompas.com - 14/08/2014, 12:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende mengatakan, kepolisian tidak menerima laporan adanya perusakan rumah saksi pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Novela Nawipa. Sebelumnya, pihak Prabowo-Hatta menyebutkan bahwa rumah Novela dirusak massa pada Rabu (13/8/2014) kemarin, sehari setelah ia bersaksi dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden di Mahkamah Konstitusi, Selasa (12/8/2014) lalu.

"Laporan itu tidak ada. Terkait Novela, masih belum ada laporan," ujar Yotje di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Yotje menambahkan, Polda Papua tidak pernah menerima laporan masyarakat yang merasa terancam terkait proses pemilu selama masa pesta demokrasi tersebut berlangsung. Ia mengatakan, kepolisian hanya mengamankan kasus perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) di Papua.

"Permasalahan itu hanya terjadi antara KPUD, PPD, dan dengan mereka yang ada di TPS," ujarnya.

"Sampai sekarang, tidak ada ancaman, secara normatif berjalan sesuai hukum," lanjutnya.

Sebelumnya, anggota Koalisi Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan, Novela menerima intimidasi setelah bersaksi dalam sidang PHPU di MK. Ia mengatakan, rumah Novela sampai dihancurkan oleh orang tak dikenal.

Mengetahui hal tersebut, kata Hashim, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah hukum untuk melindungi saksi-saksinya.

"Ini biadab, tidak boleh ditoleransi. Tim kita akan meminta penegak hukum bertindak agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Hashim.

Baca juga:
Usai Bersaksi di Sidang MK, Rumah Novela Dihancurkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com