Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/08/2014, 11:35 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Lely Aryani, mengatakan, pengerahan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam setiap sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi tak akan memengaruhi putusan akhir. Ia mengatakan, proses yang berlangsung di MK merupakan proses hukum, bukan proses politik. 

"Massa yang berseliweran tidak akan menentukan apa-apa. Tidak akan memberi efek apa-apa kepada hakim. Yang harus dibawa massa pendukung adalah bundelan bukti, bukan orasi," kata Lely, Senin (11/8/2014).

Ia menekankan, siapa pun harus menghormati dan menghargai cara yang ditempuh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan mengajukan gugatan ke MK. Cara itu diatur dalam konstitusi. Lely mengatakan, proses hukum di MK hanya akan bermuara pada dua hal, yakni kepastian hukum dan keadilan. Keduanya mutlak harus dipenuhi MK saat menjatuhkan putusan pada 21 Agustus mendatang untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Lely mengatakan, hakim-hakim di MK yang menangani gugatan ini akan belajar dari kasus Akil Mochtar tentang intervensi dari pihak luar.

"Saat ini masih segar dalam ingatan masyarakat kasus Akil. Betapa galau nanti jika berada di antara orang-orang bermasalah," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang-sidang gugatan hasil pilpres di MK, partai koalisi dan para simpatisan Prabowo-Hatta melakukan aksi di Gedung MK. Mereka mengadakan aksi dan meneriakkan tuntutan agar MK membatalkan hasil Pilpres 2014 yang telah ditetapkan KPU. Aksi ini sempat membuat arus jalan di kawasan Medan Merdeka Barat dialihkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Sentil BSSN yang Sudah Prediksi Serangan Ransomware di 2024, Sukamta: Kayak Mama Lauren

Nasional
Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Harap Pimpinan dan Dewas Baru KPK Berintegritas, Wapres: Jangan Titipan!

Nasional
Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Grace Natalie Bantah Kabar Jokowi Sodorkan Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Kasus Pengadaan Pesawat Garuda, Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com