Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Hatta Klaim Jumlah Suara Bermasalah Bertambah Jadi 50 Juta

Kompas.com - 01/08/2014, 11:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengklaim jumlah suara bermasalah pada Pemilu Presiden 2014 bertambah dua kali lipat. Jika pada saat pendaftaran ke Mahkamah Konstitusi lalu klaim suara bermasalah itu sebanyak 21 juta, maka kini jumlahnya meningkat menjadi 50 juta.

"Kami minta persoalan ini dibuka di 210.000 tempat pemungutan suara yang ada dan ini terkait 50 juta daftar pemilih tetap. Ini bukti yang akan kami ungkap di MK sehingga pelaksanaan Pilpres bisa berlangsung jujur, adil, dan tanpa kecurangan," kata anggota tim kampanye nasional Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Andre mengatakan, timnya memiliki bukti kuat atas adanya kecurangan yang masif dan terstruktur. Salah satunya ada di Papua, di mana 14 kabupaten di sana tidak menyelenggarakan pemilu, tetapi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat dukungan sampai 2 juta suara. Dengan salah satu contoh itu dan contoh lainnya di berbagai daerah, Andre mengklaim kemenangan akan berada di tangan Prabowo-Hatta.

Meski demikian, Andre enggan menjawab soal prediksi suara yang akan didapat Prabowo-Hatta apabila di seluruh tempat pemungutan suara bermasalah itu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). "Yang pasti total suara sebesar 50 juta ini memiliki pengaruh signifikan," kata Andre.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), total perolehan suara Prabowo-Hatta mencapai 62.576.444 suara (46,85 persen). Adapun pasangan Jokowi-JK meraih suara 70.997.855 (53,15 persen).

Klaim 50 juta suara bermasalah dari kubu Prabowo-Hatta ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari pernyataan yang disampaikan juru bicara Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, pada 22 Juli 2014. "Teman-teman kami di lapangan itu militan dan disiplin, mereka sampai tidak tidur mengawal suara. Hasilnya ada 21 juta suara yang kami nilai menjadi bahan perdebatan. Jumlah 21 juta suara itu tersebar di 52.000 TPS yang ada," kata Tantowi dalam konferensi pers di Rumah Polonia, Selasa (22/7/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com