Australia Nyatakan SBY dan Megawati Tak Terlibat Korupsi Pencetakan Uang

JAKARTA, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan, tidak ada keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, dalam kasus securency sebagaimana disebut oleh Wikileaks.

Beberapa jam setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers mengenai laporan Wikileaks, Kamis (31/7/2014) siang, Kedubes Australia mengirimkan pernyataan pers ke berbagai media dan di situs web Kedubes Australia.

Isi surat itu adalah klarifikasi mengenai perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Australia mengenai dugaan suap bernilai jutaan dollar Australia.

Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara itu dengan sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara.

"Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama, yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka. Pemerintah Australia menekankan bahwa Presiden dan mantan Presiden Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam proses pengadilan securency," demikian pernyataan pers yang dibuat dalam versi bahasa Indonesia di situs Kedubes Australia.

Sebelumnya, Presiden SBY membantah berita yang ditayangkan Wikileaks dan dikutip oleh media online nasional Sindonews.com tentang dugaan keterlibatannya dalam korupsi pencetakan uang negara di Australia pada tahun 1999. Presiden meminta Pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait dugaan adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.

Baca juga:

- Pemerintah Australia Klarifikasi Tuduhan Korupsi terhadap SBY
- SBY Minta Australia Bicara agar Tidak Ada Kecurigaan
- Benarkan Kerja Sama dengan Australia, SBY Beberkan Kronologi Pencetakan Uang Negara
- SBY Marah Dituduh Wikileaks Korupsi Pencetakan Uang Negara