Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Marah Dituduh WikiLeaks Korupsi Pencetakan Uang Negara

Kompas.com - 31/07/2014, 14:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kegeramannya atas informasi yang dibocorkan WikiLeaks dan dilansir oleh situs berita online, Sindonews.com. Dalam informasi yang dilansir WikiLeaks itu, SBY dituduh bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terlibat korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999.

Dalam jumpa pers dadakan yang dilakukan di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014) siang, SBY mengaku dikejutkan dengan berita soal bocoran WikiLeaks tersebut. Padahal, ketika itu dirinya mengaku tengah sibuk mengurus pengamanan mudik, bantuan untuk Gaza, investigasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17, serta upaya menjaga situasi pasca-pemilu presiden.

"Apa yang diberitakan Sindonews.com, judulnya seram, 'Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega'. Sangat disayangkan, tidak ada upaya klarifikasi dari pimpinan redaksi terkait atas berita yang sangat sensitif ini," kata SBY.

Dalam berita itu, disebutkan bahwa ada perintah dari otoritas Australia untuk mencegah pelaporan atas kasus dugaan korupsi pencetakan uang kertas agar tidak merusak hubungan internasional Australia. Dalam kasus korupsi pencetakan uang negara ini, disebutkan juga anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia (NPA), yang diminta untuk mengamankan kontrak multijuta dollar AS yang diduga melibatkan Pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain. WikiLeaks turut menyebut 17 tokoh dunia, termasuk Megawati dan SBY.

"Saudara-saudara, berita seperti ini, saya tahu, cepat beredar, dan kemudian karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri, baik Ibu Mega maupun saya sendiri. Maka, saya ambil keputusan tadi pagi untuk bertindak mengeluarkan pernyataan. Yang jelas pemberitaan WikiLeaks dan Sindonews.com itu telah mencemarkan dan memengaruhi nama baik Ibu Mega dan saya sendiri," ujar SBY. SBY menilai berita itu telah menimbulkan kecurigaan di dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com