Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MPR: PBB Kehilangan Raison d'etre

Kompas.com - 30/07/2014, 03:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah kehilangan alasan kehadiran atau raison d'etre-nya jika tidak bisa menghentikan agresi dan kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina.

"Kekejaman Israel telah melampaui peradaban umat manusia abad modern abad 21. Apa yang dilakukan oleh Israel telah menjurus pada pembantaian atau genocida terhadap eksistensi Bangsa Palestina," kata Hajriyanto melalui Blackberry Messenger di Jakarta, Selasa (30/7/2014).

Hajriyanto mengatakan, PBB bukan hanya harus bisa menghentikan pembantaian tersebut, melainkan harus bisa membawa Israel ke Pengadilan HAM Internasional atau International Tribunal.

Menurut dia, sudah sangat terlambat bagi PBB untuk segera mengirimkan pasukan di bawah payung lembaga tersebut untuk menghentikan pembantaian kemanusiaan di Jalur Gaza.

"Jika langkah-langkah itu tidak bisa diambil dan dilakukan, maka sungguh PBB telah kehilangan raison d'etre-nya," katanya.

Hal itu, menurut dia, karena tindakan Israel yang sudah memakan korban tewas ratusan warga Palestina, bahkan ratusan anak-anak dan perempuan yang tidak berdaya. Tindakan Israel itu, ujar Hajriyanto, telah mencoreng peradaban modern yang bercirikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

"Saya nilai peradaban modern yang ditulangpunggungi peradaban bangsa-bangsa Barat sekarang ini telah mengalami kebangkrutan yang luar biasa karena telah membiarkan sebuah pembantaian terjadi di depan matanya," ujarnya.

Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, sebagai penguasa dunia dan PBB sekarang ini seharusnya malu hati menyaksikan kejahatan kemanusiaan itu terjadi di hadapannya. Padahal menurut dia, mereka nyata-nyata memiliki kekuatan untuk menghentikan Israel.

Selain itu, menurut dia, konteks dan perspektif pembantaian di Palestina, Organisasi Non Blok dan Organisasi Konperensi Islam (OKI) mutlak harus menekan PBB untuk segera menjatuhkan hukuman kepada Israel.

"Jika tidak saya yakin OKI dan Nonblok juga bisa kehilangan argumen atas kehadiran dirinya sekarang ini," tegasnya.

Dia mengatakan, Nonblok yang dipimpin Iran dan OKI yang dipimpin Turki dan Arab Saudi yang dikenal sangat dekat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) seharusnya bisa berbuat banyak serta malu hati membiarkan kekejaman Israel atas bangsa Palestina yang tidak berdaya sekarang ini.

Indonesia menurut politisi Partai Golkar itu, yang juga dikenal dekat dengan negara-negara Barat, sudah waktunya untuk mengambil posisi aktif mendesak OKI dan Nonblok untuk memberikan ultimatum kepada PBB untuk mengambil langkah apapun demi menghentikan secara kategoris pembantaian manusia di Gaza itu.

"Langkah Indonesia itu bukan hanya merupakan omperativum konstitusi, melainkan juga pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," katanya.

Dia menegaskan apapun alasannya, tindakan Israel yang sudah membunuh ratusan warga Palestina itu bukan hanya melawan HAM, melainkan juga langsung menohok nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Mendapatkan Simpati Publik

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Mendapatkan Simpati Publik

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Nasional
Persiapan Peluncuran GovTech Makin Matang, Menteri PANRB: Langkah Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

Persiapan Peluncuran GovTech Makin Matang, Menteri PANRB: Langkah Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

Nasional
Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu 'Poco-Poco Kepemimpinan', Sindir Pemimpin Maju Mundur

Megawati Minta Krisdayanti Buatkan Lagu "Poco-Poco Kepemimpinan", Sindir Pemimpin Maju Mundur

Nasional
Marinir TNI AL Persiapkan Satgas untuk Jaga Perbatasan Blok Ambalat

Marinir TNI AL Persiapkan Satgas untuk Jaga Perbatasan Blok Ambalat

Nasional
PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling 'Fair'

PDI-P Perketat Sistem Rekrutmen Anggota, Ganjar: Itu Paling "Fair"

Nasional
Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

Coba Itung Utang Negara, Megawati: Wow Gimana Ya, Kalau Tak Seimbang Bahaya Lho

Nasional
Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

Megawati: Kita Cuma Seperempat China, Gini Saja Masih Morat-Marit dan Kocar-Kacir Enggak Jelas

Nasional
PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

PDI-P Perketat Diklat untuk Caleg Terpilih Sebelum Bertugas

Nasional
Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

Nasional
98 Persen Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

98 Persen Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com