"Pilpres 2014 Terbaik, Sulit Dimengerti kalau Ada yang Menolak Hasilnya"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siswono Yudohusodo menganggap Pemilu Presiden 2014 adalah pemilu yang terbaik. Penilaian itu berdasarkan pengalaman Siswono mengikuti pemilu sejak 1971.

"Pemilu Presiden 2014 yang terbaik yang pernah ada. Ukurannya transparansi sangat tinggi. Hasil C1 langsung diunggah ke KPU dan diakses masyarakat serta dari www.kawalpemilu.org," kata Siswono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2014), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Siswono juga menyebut antusiasme masyarakat yang tinggi dalam Pemilu Presiden hingga 72 persen. Berbeda dengan pemilu legislatif pada 9 April lalu.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, bukan seperti pemilihan legislatif dengan mobilisasi, ikut menyukseskan dengan relawan dari dua pasangan itu," ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR itu.

Transparansi proses pemilu, kata Siswono, dapat terlihat dengan hasil hitungan mulai dari PPS hingga KPUD Provinsi. Perolehan suara itu bisa dilihat oleh masyarakat.

"Pengamat luar juga bilang ini proses demokrasi yang baik, dengan kondisi seperti itu, dengan pileg sebelumnya," katanya.

Untuk itu, Siswono mengaku tidak habis pikir dengan masih adanya pihak yang menolak hasil pilpres.

"Sulit dimengerti kalau ada yang menolak hasilnya. Dengan keberhasilan itu, diharapkan sekali, ini menjadi model dari proses demokratisasi di negara berkembang, apalagi yang tadinya sangat sentralistik," ujarnya.

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Namun, Prabowo menganggap pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Mereka akan menggugat keputusan KPU ke Mahkamah Konstitusi.