Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pak Jokowi Harus Tetap 'Blusukan', asal pada Porsinya"

Kompas.com - 23/07/2014, 15:21 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo kerap melakukan blusukan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Aksi itu sudah dilakukan pria yang akrab disapa Jokowi itu sejak memimpin Kota Surakarta dengan alasan mendengarkan masukan dari rakyat dan mengontrol kinerja jajarannya.

Apakah Jokowi bakal melanjutkan aski blusukan jika memimpin Indonesia nantinya?

Mahasiswi salah satu universitas negeri, Izzah Dienillah Saragih (22), berharap Jokowi meneruskan kebiasannya menemui langsung rakyat.

"Pak Jokowi sendiri pernah bilang, blusukan adalah salah satu cara ia mendengar rakyat. Dan demokrasi adalah tentang mendengar rakyat. Jadi Pak Jokowi harus tetap blusukan, ya asal pada porsinya," kata Izzah ketika berbincang, Rabu (23/7/2014).

Sebagai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Izzah berharap keduanya mampu menjalankan amanah dari rakyat. Izzah menginginkan Jokowi-JK bisa secepatnya mengambil hati sekitar 46 persen rakyat Indonesia yang sebelumnya memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sementara itu, Harry Yassir E Siregar (24), salah satu karyawan swasta yang juga simpatisan Jokowi-JK, menganggap, Jokowi tak perlu lagi mengedepankan blusukan dalam menjalankan pemerintahannya.

Yassir melihat, yang dipimpin Jokowi lima tahun ke depan ini adalah Indonesia yang sangat luas. Proporsi yang sangat beda bila dibandingkan saat Jokowi memimpin Kota Solo maupun DKI Jakarta.

"Besar sekali negara ini kalau mau blusukan terus dan kerja presiden kan bukan itu aja," ucap Yassir.

Lain halnya dengan yang diharapkan Hadissa Primanda (21). Mahasiswi asal Sumatera Barat ini justru menginginkan Jokowi-JK cukup untuk memperbaiki sistem dan kebijakan yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.

Menurut Disa, panggilan akrabnya, suatu negara tidak akan stabil bila kebijakan pemerintah juga berganti setiap estafet kepemimpinan beralih. Disa juga sepakat bahwa perlu bagi Jokowi-JK merebut simpati dari hampir separuh penduduk Indonesia yang tidak memilihnya.

"Pak Jokowi-JK kan menang cuma beda tipis. bukan menang telak, artinya masih ada setengah rakyat yang tidak milih dia. Jadi mereka harus berusaha untuk merangkul dan mendapatkan kepercayaan dari pemilih Prabowo-Hatta yang 46,85 persen itu," ujar Disa.

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Kubu Prabowo-Hatta bakal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Jumat (25/7/2014). (baca: Jumat, Prabowo-Hatta Ajukan Gugatan Hasil Pilpres ke MK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com