Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Kemungkinan Terburuk, Ketua KPU Akan Diamankan Menggunakan "Barracuda"

Kompas.com - 22/07/2014, 13:16 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak kepolisian telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi saat pengumuman hasil pemilu presiden di Gedung Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (22/7/2014) sore nanti. Jika ada kemungkinan terburuk terjadi di Gedung KPU, Ketua KPU dan para komisioner akan dievakuasi dengan menggunakan kendaraan panser barracuda.

"Barracuda untuk evakuasi tamu VIP, Ketua KPU, dan komisioner," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo saat diwawancarai di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Hendro mengatakan, pihaknya akan melakukan penjagaan penuh hingga proses rekapitulasi dan pengumuman pemenang pilpres oleh KPU dilakukan. Sejauh ini, pengamanan proses rekapitulasi berjalan lancar dan maksimal.

Di tempat terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, suasana menjelang pengumuman presiden yang akan digelar KPU sore nanti masih berlangsung kondusif dan aman. 

"Kondisi sampai saat ini masih kondusif dan aman sampai nanti sore, dari beberapa lokasi yang saya kunjungi juga masih aman," ujar Dwi saat melakukan pengecekan pengamanan di Mal Artha Gading, Selasa (22/7/2014). 

Ia menuturkan, beberapa titik yang sudah ia tinjau adalah Kantor KPU, Bundaran HI, maupun pusat perbelanjaan. Kemudian, lanjutnya, informasi mengenai adanya unjuk rasa di beberapa titik tidak terlalu dominan, seperti adanya mobilisasi massa dari luar Jakarta akan dilakukan pengamanan ekstra. 

"Nantinya juga tidak ada aksi unjuk rasa sampai ke Gedung KPU. Mereka hanya boleh melakukan unjuk rasa sampai Bundaran HI," ujarnya. 

Selain itu, gabungan dari TNI dan Polri juga memberikan pengamanan khusus di sejumlah obyek vital, seperti Istana Negara, KPU, serta pusat perekonomian dan perbelanjaan. 

"Untuk di Jakarta Utara, seperti Depo Pertamina dan PLTU Muara Angke, juga diberikan pengamanan khusus," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com