Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puskapol UI: Situs "Kawalpemilu.org" Lebih Valid daripada "Real Count" Partai Politik

Kompas.com - 21/07/2014, 19:19 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan, situs penghitungan pemilu yang berasal dari masyarakat (crowdsource), seperti kawalpemilu.org, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih baik daripada penghitungan yang dilakukan partai politik. Hal itu karena situs tersebut bersifat terbuka.

"Untuk data ini lebih robust karena ini mengukur data populasi, bukan sampel. Meskipun data masuk 97 persen, ini sudah stabil dan mustahil berubah kecuali ada 'upaya lain' di luar aspek pengukuran," kata Manajer Riset Puskapol UI, Dirga Ardiansa, melalui pesan elektronik, Senin (21/7/2014).

Dia menjelaskan, penghitungan dari C1 hingga DB1 oleh masyarakat dengan mekanisme yang terbuka adalah data yang tingkat validitasnya lebih tinggi. Hal itu, kata dia, disebabkan karena ada proses validasi berlapis dan triangulasi data.

"Tentu saja hasil crowdsource konsisten dengan hasil quick count baik dari segi validitas (akurasi) dan realiabilitas (keandalan) yang menempatkan pada angka keunggulan Jokowi-JK pada rentang 52-53 persen, sementara Prabowo-Hatta pada 48-47 persen," tulisnya.

Sementara itu, Dirga menuturkan, penghitungan CI yang dilakukan partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki potensi bias yang tinggi. Pasalnya, mereka tidak membuka opsi keterlibatan lain, dalam hal ini adalah masyarakat.

Dengan demikian, Dirga mengatakan, Komisi Pemilihan Umum saat ini memiliki dua data yang valid. Pertama, hasil quick count tujuh lembaga survei yang kredibel dan teruji. Kedua, data crowdsource penghitungan C1 hingga DB1 dari KPU.

"Maka, dalam konteks demokrasi inilah data resmi untuk mengawal hasil resmi KPU sebagai data kontrol dalam demokrasi yang sehat," tandas staf pengajar Ilmu Politik UI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com