Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Partai Golkar: Kalau Jokowi yang Menang, Ya Jokowi yang Kita Dukung

Kompas.com - 11/07/2014, 17:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, partainya membuka peluang untuk mengubah haluan berkoalisi dengan Jokowi-Jusuf Kalla apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor dua itu ditetapkan sebagai pemenang pemilu.

Menurut Agung, perubahan arah koalisi ini sangat dipengaruhi pada karakteristik Partai Golkar yang selalu berada di dalam pemerintahan.

"(Koalisi) itu memang bisa berubah karena kemungkinan dalam politik ya bisa. Kemungkinan itu (berubah mendukung Jokowi-JK) terbuka ya karena Partai Golkar salah satu program pokoknya membantu pemerintah. Kalau Jokowi yang menang, ya Jokowi yang kita dukung," ujar Agung seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (11/7/2014).

Agung mengungkapkan, saat ini internal partainya boleh saja menyuarakan kemungkinan evaluasi arah koalisi Golkar. Namun, dia menegaskan yang berhak untuk memutuskan hanya Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Kendati demikian, Agung menuturkan belum etis menggulirkan wacana evaluasi arah koalisi lantaran belum ada pemenang pemilu presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Tidak etis sekarang karena kan belum jelas meskipun ada kebiasaan. Saya rasa salah satu karakteristisk Partai Golkar ada di dalam pemerintahan untuk menyukseskan catur sukses nasional," imbuh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Seperti diketahui, Partai Golkar hingga kini masih tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo-Hatta. Namun, internal Golkar masih terpecah lantaran ada kader Golkar yang mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka berdalih JK sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar dinilai lebih layak diusung dibandingkan kader dari partai lain.

Lantaran dukungan ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pun menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Poempida Hidayatulloh, Nusron Wahid, dan Agung Kartasasmita yang berada di kubu Jokowi-JK. Pemecatan ini lalu mendapat perlawanan dari kubu kader senior Golkar, seperti Fahmi Idris, Suhardiman, dan Ginandjar Kartasasmita yang juga menyatakan dukungan kepada Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com