Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hitung Cepat "Kompas", Jokowi-JK Menang di DKI Jakarta

Kompas.com - 09/07/2014, 19:59 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla, juga menempati posisi teratas di DKI Jakarta berdasarkan survei Litbang Kompas. Hasil akhir survei atau hingga data masuk 100 persen, Jokowi-JK mendapat suara 53,64 persen, sedangkan Prabowo-Hatta 46,36 persen.

Jokowi-JK pun unggul di Pulau Jawa dengan perolehan suara 51,35 persen dan Prabowo-Hatta 48,65 persen. Namun, untuk wilayah Jawa Barat, Prabowo-Hatta unggul 59,17 persen dan Jokowi-JK 40,83 persen.

Sementara itu, di Jawa Tengah, posisi Jokowi-JK meninggalkan jauh Prabowo-Hatta dengan 66,78 persen. Prabowo-Hatta hanya mendapat suara 33,22 persen. Kemudian, di Jawa Timur, Jokowi-JK kembali unggul dengan 52,25 persen dan Prabowo Hatta 47,75 persen.

"Secara keseluruhan, di Pulau Jawa Jokowi-JK unggul," ujar peneliti utama Litbang Kompas, Bambang Setiawan, di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta, Rabu (9/7/2014).

Bambang menjelaskan, data sampel sebaran survei terbanyak di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, yaitu 58 persen atau lebih dari 1.000 tempat pemungutan suara (TPS) dari 2.000 TPS sebagai sampel.

Selain itu, di Bali dan Nusa Tenggara, Jokowi-JK meraih 53,73 persen dan Prabowo-Hatta 46,27 persen. Di Sumatera, Jokowi-JK menang tipis dari Prabowo Hatta, yaitu 50,68 persen dan 49,32 persen. Di Kalimantan, Jokowi-JK 57,17 persen, Prabowo-Hatta 42,83 persen. Jokowi-JK juga unggul di wilayah Indonesia bagian timur.

Untuk wilayah Maluku dan Papua, Jokowi-JK mendapat suara 59,69 persen dan. Prabowo-Hatta 40,31 persen. Selain itu, di Sulawesi, Jokowi-JK meraih suara 57,5 persen dan Prabowo-Hatta 42,5 persen.

Dalam proses hitung cepat Pilpres 2014, digunakan 2.000 sampel TPS yang tersebar di berbagai daerah dengan total sampel pemilih mencapai 786.000 orang. Batas kesalahan atau margin of error dari hasil hitung cepat ini adalah lebih kurang 0,11 persen untuk sampel pemilih dan lebih kurang 2,2 persen untuk sampel TPS.

Ini adalah hitung cepat kesembilan kali yang diselenggarakan Litbang Kompas. Untuk menjaga independensi, seluruh pendanaan dibiayai sendiri dari anggaran PT Kompas Media Nusantara tahun 2014. Ini merupakan hasil sementara. Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum 22 Juli mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com