Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serangan Isu Komunisme Dinilai Mirip Cara-cara Orde Baru

Kompas.com - 04/07/2014, 17:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai, serangan kepada calon presiden Joko Widodo dengan menggunakan isu agama dan komunisme justru mengingatkan pada pola-pola Orde Baru.

Saat itu, kata Ari, isu komunisme dimunculkan ketika sang penyerang tak bisa lagi mengkritisi lawannya dari sisi ide, gagasan, ataupun program.

“Itulah sebabnya maka dicari isu-isu yang diharapkan bisa menjadi pembeda dengan menyerang secara negatif dari sisi agama, etnis, dan saat ini dengan menggunakan isu komunisme,” kata Ari melalui pesan elektronik, Jumat (4/7/2014).

Waktu itu, kata dia, ada Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang menuding pihak-pihak sebagai oknum PKI. Mereka bisa bertindak melampaui hukum dan menebar ketakutan di tengah masyarakat.

“Kopkamtib di era Orde Baru itu meniadakan oposisi dengan menciptakan ketakutan dalam masyarakat tentang bahaya ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Cara-cara Orde Baru kembali digunakan tentu saja dengan menciptakan ketakutan yang sama dan sekaligus dengan kepentingan politik sesaat,” paparnya. 

Ari menilai, ada dua tujuan dari pemunculan wacana komunisme ini. Pertama, adalah agar memunculkan penolakan dari kalangan santri dan mereka yang anti-komunisme. Kedua, adalah menarik dukungan TNI untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Karena bagaimanapun isu komunis sangat sensitif bagi TNI. Tapi TNI seharusnya tidak boleh ditarik-tarik masuk dalam frame persaingan politik antar-kandidat. TNI sebagai alat negara harus tidak terpancing dengan strategi adu domba yang membenturkan TNI dengan Jokowi dan PDI-P,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Selain Penjara 12 Tahun, SYL Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dollar AS

Nasional
Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Dugaan Pemerasan di Kementan, Eks Sekjen Dituntut 6 Tahun Kurungan

Nasional
Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Nasional
Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Bertemu Delegasi Parlemen Thailand, Menpan-RB Anas Bahas Transformasi Digital

Nasional
Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Presiden PKS Bertemu Surya Paloh Sebelum Umumkan Anies-Sohibul, Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan

Nasional
Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Pindahkan Data Imigrasi ke Web Amazon, Yasonna: Bagus, Tak Ada Lagi Kendala

Nasional
Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Faktor Lanjut Usia jadi Hal Meringankan SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Nasional
SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
WN China Tersangka Penipuan 'Online' Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

WN China Tersangka Penipuan "Online" Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Nasional
Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com