Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakai Cara Lama, Kini Suap Dilakukan dengan "Cash and Carry"

Kompas.com - 03/07/2014, 18:18 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, transaksi suap menyuap kini cenderung menggunakan uang tunai. Para pelaku menghindari transaksi perbankan karena takut terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sekarang ini modus operandi penyuapan balik lagi ke zaman dulu. Pada takut pakai perbankan karena ada PPATK, jadi cash and carry. Misalnya, bawa-bawa uang dalam kardus duren," kata Bambang dalam dialog interaktif bertema "Akselerasi Pendidikan Karakter Melalui Inovasi Model Pembelajaran Antikorupsi" di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Untuk mengatasi perubahan modus operandi penyuapan ini, menurut Bambang, perlu dibuat peraturan yang membatasi jumlah transaksi tunai. Misalnya, dengan melarang transaksi tunai di atas Rp 5 juta. "Kenapa enggak diatur saja kalau sudah bawa Rp 5 juta, jadi masalah. Semuanya pakai banking system saja karena bisa terlacak," kata Bambang.

Hal lain yang disampaikan Bambang berkaitan dengan perkembangan modus korupsi di tingkat elite yang dianggapnya semakin parah. Menurut Bambang, sekarang telah bergabung tiga kekuatan yang bersekongkol melakukan korupsi di tingkat elite, yakni kekuatan pemilik modal, pemilik kekuasaan, dan jaringan politik.

"Dari white colar crime menjadi kejahatan politik. Kejahatan kerah putih itu orang yang punya kewenangan untuk kepentingan pribadi, sekarang bertemu. Tiga kekuatan, (yakni) pemilik modal, pemilik kekuasaan, dan jaringan politik, kegelapan nyaris sempurna," ujarnya.

Menurut Bambang, korupsi masa kini tidak mengenal gender dan usia. Baik perempuan, laki-laki, tua dan muda, pernah dijerat KPK. Lembaga antikorupsi itu bahkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan satu keluarga.

"Kalau dulu korupsi pasti laki-laki, di atas 40 tahun, sekarang tidak, korupsi juga ada yang perempuan. Bahkan bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi juga bapak dan anak. Ada lagi yang menyimpan harta korupsi di istri-istrinya, yaitu Djoko Susilo. Kalau yang keluarga, dinasti Banten," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com