Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Dinilai Tak Bisa Bedakan Kritik dan Kebencian

Kompas.com - 02/07/2014, 06:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyayangkan pernyataan dari Fahri Hamzah, anggota tim pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, terkait janji calon presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Muharam menjadi Hari Santri Nasional.

Menurut Ray, dari pernyataan itu terlihat Fahri tak bisa membedakan antara kritik yang membangun dan kebencian. Pemuatan kata "sinting" di akhir kicauan Fahri yang menyoal janji Jokowi itu adalah diksi kebencian, bukan kritik.

"Fahri membuat definisi sendiri tentang bagaimana ia berbuat dan berkata, lalu menyebut tindakannya sebagai kritik. Dia sedang tidak berbicara di ruang yang kedap suara, tetapi di ruang publik yang memiliki pandangan dan definisi tentang apa itu kritik, kebencian, dan sarkasme," kata Ray melaui pesan elektronik, Rabu (2/7/2014).

Kritik Fahri soal janji Hari Santri itu disampaikan lewat akun Twitter @fahrihamzah pada Kamis (27/6/2014). Dia menulis, "Jokowi janji 1 Muharam hari santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"

Jika memang Fahri ingin mengkritik, Ray berpendapat penggunaan kata "sinting" tersebut tidak tepat. Menurut dia, Fahri punya banyak pilihan kata yang lebih halus. "Kritik tidak dengan sendirinya membenarkan munculnya kata-kata yang secara umum dipergunakan untuk menggambarkan ketidakwarasan," kata dia.

Bahkan, imbuh Ray, kalimat tweet Fahri tak mengandung nada kritik selain hanya sekadar pengumbaran kata yang menggambarkan perasaan hati Fahri daripada penilaian kritis. Lagi pula, kata dia, permintaan 1 Muharam ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional merupakan usul dari banyak santri yang kemudian ditampung Jokowi.

Karena itu, kata Ray, menyebut persetujuan Jokowi atas usulan tersebut sebagai "sinting" dapat diartikan secara tidak langsung turut mengatakan para santri sebagai pengusul juga sinting. "Karena hal ini menyangkut norma sosial yang berlaku, maka benar adanya sebaiknya hal ini segera dituntaskan oleh Bawaslu," ujar dia.

Ray berharap Bawaslu segera menentukan apakah tweet Fahri ini masuk kategori pelecehan atau memang semata ungkapan kekritisan. "Mengingat waktu pemilu makin dekat, sebaiknya Bawaslu segera dapat menyelesaikannya sehingga kita bisa membedakan apa itu kritik dan apa itu kebencian," tutur dia.

Sebelumnya, Fahri membantah tweet-nya soal janji Jokowi menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri merupakan hinaan untuk Jokowi. Dia berkilah, kicauannya itu merupakan kritik bagi Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com