Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi Dukung Nusron Wahid Kembali ke PKB

Kompas.com - 26/06/2014, 15:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Tokoh Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadi menilai kebijakan pemecatan politisi Partai Golkar Nusron Wahid oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dinilai tidak adil. Hasyim pun mendukung agar Nusron lebih baik kembali ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Seandainya Nusron menjadi korban ketidakadilan politik, masih bisa kembali ke keluarga sendiri yaitu PKB dan saya akan dukung Nusron kalau ternyata ikut tetangga lebih sengsara daripada di rumah besar NU sendiri," ujar Hasyim dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (26/6/2014).

Hasyim melihat langkah hukum yang diambil Nusron bersama dua rekannya adalah wajar. Pasalnya, pemecatan itu dinilai lebih terasa selera pimpinan daripada sebuah upaya penegakkan aturan.

"Mestinya Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan dipecat dulu, karena JK nyalon dan Luhut adalah tim sukses Jokowi-JK," kata Hasyim.

Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) itu menuturkan, perolehan suara terbanyak yang didapat Nusron dalam pemilihan legislatif lalu dengan tota suara 243.000 suara dipastikan berasal dari kaum Nahdliyin. Jika Nusron dipecat, maka warga NU bisa saja mengalihkan dukungannya ke pihak lain.

"Anak muda seperti Nusron tidak selayaknya semangatnya dipatahkan oleh yang tua-tua," ujar Hasyim.

Seperti diberitakan, Partai Golkar memecat tiga kader mereka dari keanggotaan di partai dengan alasan tidak mematuhi keputusan partai untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden 9 Juli mendatang.

Ketiga kader itu yakni Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Mereka adalah anggota DPR dari Partai Golkar yang memutuskan mendukung Jokowi-JK. Mereka juga sudah sepakat untuk menempuh langkah hukum atas pemecatan yang dinilai tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com