Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo-Hatta Klarifikasi Pernyataan Wiranto

Kompas.com - 20/06/2014, 15:13 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa membantah pernyataan dari mantan Panglima ABRI Wiranto seputar pemecatan Prabowo Subianto dari militer. Anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, menyebutkan, Prabowo tidak terbukti bersalah pada kasus penghilangan aktivis pada kerusuhan Mei 1998.

Marwah kemudian menunjukkan surat keputusan presiden yang menyebutkan Prabowo diberhentikan secara hormat. Pada lembar surat keppres bernomor 62/ABRI/1998, yang ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie tersebut, Marwah menggarisbawahi adanya kalimat ucapan terima kasih karena telah menjalankan tugas negara sebagai prajurit ABRI.

"Ini kan yang lebih jelas bahwa itu diberhentikan dengan hormat dan itu tertera dalam keppres. Jadi, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan lagi," kata Marwah pada konferensi pers di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2014).

Tidak hanya menunjukkan keppres sebagai barang bukti, Marwah juga menunjukkan kepada wartawan lembaran surat keterangan dari Menteri Sekretaris Negara Muladi. Surat tersebut berisi jawaban dari Mensesneg kepada Komnas HAM bahwa Prabowo tidak terbukti dalam dugaan kasus penculikan aktivis pada kerusuhan Mei 1998.

"Dua surat ini kan sudah yang paling tinggi, sementara surat DKP itu kan sebelum ini, dan itu sifatnya rekomendasi," ujar Marwah.

Sebelumnya, Wiranto menjelaskan berbagai hal mengenai peristiwa 1998. Wiranto mengatakan bahwa penculikan aktivis oleh Komando Pasukan Khusus, yang melibatkan Prabowo, bukan perintah atasan, melainkan inisiatifnya sendiri.

Tentang pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), itu dilakukan untuk memastikan seberapa jauh keterlibatan Pangkostrad. Selanjutnya, DKP secara bulat merekomendasikan Prabowo dipecat dari dinas keprajuritan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com