Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diapresiasi Sediakan Penerjemah Bahasa Isyarat Saat Debat Capres

Kompas.com - 16/06/2014, 09:19 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) diapresiasi terkait penyediaan penerjemah bahasa isyarat (sign interpreter) dalam debat kedua calon presiden (capres) di Jakarta, Minggu (16/6/2014) malam. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai KPU telah memfasilitasi kelompok disabilitas untuk ikut menyimak debat tersebut.

"Adanya penerjemah bahasa isyarat yang disiapkan KPU merupakan terobosan bagus untuk menjembatani penyandang disabilitas rungu (tuna rungu) yang ingin mengetahui visi dan misi capres," ujar Koordinator Nasional JPPR Muhammad Afifuddin di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Dia menilai, penerjemah bahasa isyarat seharusnya juga disediakan KPU dalam setiap tayangan iklan televisi layanan masyarakat mengenai sosialisasi Pemilu Presiden 2014. Menurut Afifuddin, saat ini, akses informasi soal pemilu bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas.

"Akses informasi harus dibuat sebanyak mungkin untuk mensosialisasikan gagasan dan visi misi capres," ujar peraih gelar master ilmu komunikasi politik Universitas Indonesia itu.

Dua kandidat capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo berdebat soal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Debat tersebut disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Pada layar televisi, di sudut kiri bawah tampak penerjemah bahasa isyarat yang menerjemahkan ucapan kandidat dan moderator. Penerjemah juga menggambarkan suasana di dalam ruang debat seperti ketika masing-masing kubu meneriakan capresnya. Penerjemah itu tampil secara bergantian sejak awal acara debat hingga akhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com