Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta: Kami Tidak Terkait "Obor Rakyat"

Kompas.com - 14/06/2014, 17:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, M Romahurmuzy, menyatakan, tabloid Obor Rakyat sama sekali tidak terkait dengan bentuk kampanye yang dilakukan Prabowo-Hatta. Meski demikian, Romy, sapaan akrabnya, menilai konten yang ada di dalam Obor Rakyat mudah ditemukan di dunia maya.

"Saya ingin menegaskan bahwa tabloid ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tim kampanye atau tim sukses Prabowo-Hatta dan bidang media yang berada di bawah tim kampanye ini. Sama sekali tidak pernah memproduksi model-model kampanye sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Setyardi (Pemred Obor Rakyat) dan juga para penggiat lain di dunia maya," ujar Romy seusai diskusi di Jakarta, Sabtu (14/6/2014).

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, konten tulisan di Obor Rakyat banyak pula dijumpai di dunia maya. Dia bahkan mengatakan, istilah-istilah yang digunakan Obor Rakyat sebenarnya juga sudah tercetak dalam majalah-majalah yang oplahnya tidak terlalu besar.

Dia menyadari, dengan hanya adanya dua pasang calon presiden dan wakil presiden, persaingan di antara dua kubu ini semakin sengit. Fanatisme terhadap salah satu calon, kata Romy, sudah terasa sejak awal.

"Hari ini, Pak Jokowi-JK, dari sejak bulan November, tengah di ambang penurunan yang belum pulih kembali. Sementara itu, Pak Prabowo-Hatta terus meningkat dan hampir melampui. Di dalam situasi seperti itu, logis dan wajar kalau para pendukung membangun fanatismenya sendiri," kata Romy.

Terkait dengan keberadaan Obor Rakyat, Romy meminta masyarakat untuk membedakan antara black campaign dengan negative campaign. Menurut dia, black campaign berbasis fitnah, sementara negative campaign berbasis fakta, tetapi tabu untuk diungkapkan, misalnya terkait SARA.

"Sebetulnya yang terjadi dalam pendistribusian Obor Rakyat ini adalah masifnya jumlah. Bunyi yang tercantum di dalam judul atau halaman cover sudah tercantum dalam majalah yang oplahnya sangat sedikit. Hanya tidak terdistribusi dengan baik dan dibaca," imbuh Romy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com