Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tim Pakar yang Rumuskan Pertanyaan Debat Capres-Cawapres

Kompas.com - 10/06/2014, 21:17 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sigit Pamungkas mengatakan, dalam merumuskan tema dan pertanyaan debat capres-cawapres, tim pakar melakukan serangkaian diskusi kecil. Sigit pun menyodorkan nama-nama dari tim pakar tersebut.

"Tim pakar membuat tema-tema debat dan merumuskan alur debat. Kemudian, setiap tema debat dilakukan diskusi kecil expert," kata Sigit di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Sigit menuturkan, diskusi tersebut membicarakan terkait bidang yang didebatkan, misalnya demokrasi, pemerintah yang bersih. Selain merumuskan pertanyaan, tim ini juga mengeksplorasi tema-tema kontemporer dan kontekstual bersama moderator.

Tim ini merumuskan apa yang menjadi permasalahan publik. Sigit menambahkan, selain tim inti pakar, ada pula pakar lain yang dilibatkan.

Terkait tema "Ekonomi" misalnya, pakar ekonomi akan masuk dalam tim pakar yang sudah ada pada daftar sehingga komposisi tim akan berubah mengikuti tema debat capres.

Berikut nama-nama tim inti pakar:

1. Rektor Universitas Gadjah Mada Prof Pratikno

2. Ketua Forum Rektor Indonesia sekaligus Rektor UNS Rafiq Karsidi

3. Ahli pendidikan dari UNJ, Prof Djaali

4. Peneliti LIPI Siti Zuhro

5. Guru Besar Fisip Unair Ramlan Surbakti

6. Dekan Fisip Unair Basis Susilo, pakar hubungan internasional

7. Ekonom UGM, Tonny Prasetiantono

8. Guru Besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com