Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Iklan Pilgub DKI Banyak Tampilkan Prabowo

Kompas.com - 04/06/2014, 18:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Uang kampanye calon gubernur-calon wakil gubernur Joko Widodo-Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama pada Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 senilai Rp 52 miliar lebih banyak dihabiskan untuk iklan televisi yang banyak menampilkan sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Uang itu bersumber dari adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Demikian dugaan yang disampaikan Ahok, yang juga Plt Gubernur DKI Jakarta, kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Rabu (4/6/2014).

"Jadi ada iklan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi sekelibat lewat. Makanya Pak Jokowi tidak merasa itu bantu dia. Pak Jokowi malah minta stop. Dia tidak mau ada iklan di TV," katanya.

Menurut dia, alokasi dana itu tidak pernah ada dalam rekening yang ia dan Jokowi daftarkan ke KPUD DKI Jakarta. Tak hanya itu, ia juga berujar saat Pilkada 2012 yang lalu, tidak ada satu pun iklan televisi yang mengajak masyarakat untuk memilih Jokowi-Ahok yang merupakan pasangan nomor urut 3.

"Itu kan cuma iklannya Pak Prabowo yang ada gambar pasar, terus ada saya dan Pak Jokowi. Makanya Jokowi tidak mengakui dia menghabiskan dana karena menurutnya itu kan iklannya Prabowo. Saya sih ngomong apa adanya," ujar Ahok.

"Tapi ya saya tidak tahu juga kalau dari Pak Hashim. Bisa jadi kan dia beriklan di TV supaya Jokowi-Ahok terpilih. Persepsinya beda lagi. Jadi susah memang kalau mau mempertemukan dua pihak yang sudah bersaing begitu," tambahnya.

Seperti diberitakan, Hashim mengatakan bahwa ia merasa dibohongi Jokowi selama 1,5 tahun terakhir. Ia mengatakan, Jokowi mengaku tidak dapat dukungan biaya selama Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Karena itulah, ia mengucurkan dana Rp 52 miliar untuk mantan Wali Kota Surakarta itu.

Jokowi sendiri membantah pernyataan tersebut. Ia pun mengaku heran terhadap pernyataan Hashim. Ia bertanya, mengapa ia baru mempertanyakan hal tersebut sekarang.

"Lagi pula kan wajib keluar dong karena kan dukungnya Jokowi-Ahok. Kayak dari saya juga ndak keluar duit saja. Saya pribadi dan partai juga keluar banyak," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com