Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Selebrasi Simpatisan Jokowi-JK di KPU, Bawaslu Panggil Sekjen KPU

Kompas.com - 03/06/2014, 09:40 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Rahman Hakim untuk diperiksa terkait diputarnya lagu "Jokowi-JK" menggunakan pengeras suara KPU pada saat rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden di Gedung KPU, Minggu (1/6/2014). Arief dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas rumah tangga KPU.

"Terkait insiden di halaman KPU pada pengundian nomor urut, terdengar lagu dari salah satu pasangan calon presiden, Bawaslu akan memanggil Sekjen KPU. Sekjen dianggap orang yang paling bertanggung jawab dari sisi rumah tangga KPU," ujar Anggota Bawaslu Nasrullah di Jakarta, Selasa (3/6/2014).

Nasrullah mengatakan, Bawaslu memerlukan keterangan mengenai kronologi pengeras suara KPU digunakan untuk memutar lagu yang berisi salah satu pasangan calon peserta pilpres.

Sebelumnya, tim advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima ke Bawaslu. Aria disebut memimpin tim kampanye pasangan capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang memutar lagu tersebut.

Pelaporan itu berawal dari peristiwa yang terjadi di halaman Gedung KPU, Minggu (1/6/2014). Pendukung Prabowo-Hatta nyaris terlibat bentrok dengan pendukung Jokowi-JK. Hal itu dipicu aksi selebrasi yang dilakukan pendukung Jokowi-JK.

Pantauan Kompas.com, kejadian itu berawal saat Ketua KPU Husni Kamil Manik mengumumkan nomor urut pasangan capres-cawapres. Tiba-tiba pendukung Jokowi-JK yang berada di halaman Gedung KPU mengeluarkan papan nomor urut 2 dengan gambar wajah Jokowi-JK.

Dengan mengenakan pakaian adat berbagai daerah, para pendukung Jokowi-JK itu kemudian melakukan selebrasi dengan cara menari. Tarian itu diiringi lagu "Yovie and Friends - Wa E Wa E O (Kita Bisa)" yang sengaja diputar melalui pengeras suara milik KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com