Indra J Piliang: Jika Kami Dipecat, Elite Golkar Lain Juga Harus Dipecat

Ketua Badan Litbang DPP Partai Golkar itu menuturkan, pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Golkar pada 18 Mei 2014 telah melanggar ketentuan AD/ART partai. Pasalnya, rapimnas tersebut tidak didahului dengan Rapat Pleno DPP Partai Golkar. "Yang melanggar AD/ART itu mereka kan? Masa ada rapimnas tanpa didahului rapat pleno? Mestinya mereka (elite parpol) ramai-ramai mundur dari Partai Golkar dong," tekan Indra kepada Kompas.com, Kamis (22/5/2014).

Lebih jauh, keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie yang mendukung pencalonan pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai telah menodai hasil keputusan rapimnas.

Indra mengatakan, hasil rapimnas memutuskan memberikan mandat penuh kepada Ical untuk menjalin komunikasi dengan parpol lain guna mengusung dirinya sebagai bakal capres-cawapres. Namun, lanjut Indra, Ical rupanya gagal melaksanakan perintah rapimnas itu. Ical justru memilih memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta yang tidak termasuk ke dalam bagian dari hasil rapimnas.

Oleh karena itu, Indra menilai, jika memang sejumlah kader Golkar yang tergabung ke dalam FPGMI memutuskan untuk mendukung pasangan capres-cawapres lain, maka itu tidak dapat disalahkan. "Hasil rapimnas memberikan mandat penuh kepada Ketum ARB adalah untuk koalisi demi menjadikan ARB sebagai capres atau cawapres. Tafsiran itu yang saya pegang, bukan berkoalisi sekadar untuk koalisi saja," katanya.

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berbincang dengan Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus bakal calon wakil presiden Hatta Rajasa saat penandatanganan kelengkapan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2014 di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (20/5/2014). Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan sepakat berkoalisi untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Akibat dukungan tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung bereaksi keras. Ia mengancam akan memecat kader partai yang nekat mendukung Jokowi-JK. "Kami akan datangi, kemudian berikan peringatan dulu. Diberikan penjelasan tentang alasan Golkar mendukung Prabowo-Hatta. Namun jika masih membangkang, partai akan bersikap tegas. Salah satunya bisa saja pemecatan," ujar Akbar saat dijumpai di kediamannya, Rabu (21/5/2014).

Akbar mengatakan, sanksi pemecatan juga akan dijatuhkan apabila kader-kader pendukung Jokowi-JK mengatasnamakan Partai Golkar dan menampilkan hal-hal yang bersifat demonstratif, misalnya dengan menggunakan atribut-atribut partai. Menurut dia, jika memang ada kader yang berniat mendukung calon lain yang ditetapkan partai, maka ia seharusnya hanya membawa nama pribadi.