Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Golkar Gagal Masuk Koalisi PDI-P Menurut Jokowi...

Kompas.com - 20/05/2014, 11:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo mengungkap alasan Partai Golkar gagal masuk poros koalisinya bersama Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura.

"Mereka banyak permintaan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (20/5/2014). Kendati demikian, dia menolak menyebutkan apa saja permintaan Partai Golkar itu, baik terkait komposisi kabinet maupun jabatan lain.

Jokowi mengaku menyayangkan langkah partai berlambang beringin itu. Padahal, sejak awal dia sudah menyatakan bahwa kerja sama politik setelah pemilu legislatif yang digalang partainya tak akan membahas soal bagi-bagi kursi, baik menteri maupun bakal calon wakil presiden.

"Selain itu, kami (PDI-P) dibilang abu-abu, ndak tegas. (Kata Golkar), jika bergabung mesti ada power sharing," ujar Jokowi. "Kami kan dari awal bilang, tanpa syarat. Ya kami tolak saja," tutur dia. Jokowi mengatakan, keputusan penolakan kerja sama politik dengan Golkar bukan hanya diputuskan oleh dia, melainkan juga oleh petinggi lain di PDI-P.

Partai Golkar akhirnya menyatakan bergabung ke poros yang dimotori Partai Gerindra. Mereka menyatakan mendukung pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Padahal, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah sempat bertemu Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, dengan isyarat kerja sama akan terjalin antara Partai Golkar dan PDI-P.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham berdalih, partainya bergabung dengan poros Partai Gerindra demi kepentingan bangsa Indonesia. Dia membantah bahwa ada deal tertentu yang menguntungkan Partai Golkar sehingga memberikan dukungan kepada Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com