Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Tantangan "Dua Matahari"

Kompas.com - 20/05/2014, 08:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Bersatunya Jokowi dan Kalla sering diibaratkan sebagai "dua matahari" karena keduanya dinilai memiliki karakter yang sama kuat dalam hal kepemimpinan. Ada kekhawatiran, sosok yang seperti ini akan memunculkan dualisme kepemimpinan.

Peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat bahwa kekhawatiran itu menjadi tantangan bagi Jokowi dan Kalla. Ia memahami mengapa pilihan akhirnya jatuh pada Kalla, bukan Abraham Samad yang juga disebut sebagai kandidat kuat pendamping Jokowi.

"Pertanyaannya, dalam kepentingan elektoral, variabel yang ada di Samad ada juga di Jokowi. Artinya, tidak ada yang baru dari Samad untuk menambah market pasangan itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Joang 45, Senin (19/5/2014) kemarin.

Sementara itu, Kalla, lanjut Yunarto alias Toto, memiliki variabel yang berbeda dengan Jokowi. Dalam beberapa hal, kondisi ini layak disebut ada dua matahari. Namun, perbedaan variabel tersebut justru bukannya saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi.

"Apa Jokowi punya pengalaman cukup dalam mengelola birokrasi? Mengelola parlemen? Mengelola hubungan internasional? Itulah yang dimiliki JK," ujar Toto.

"Walaupun (dalam hal ini), kekurangan yang harus dijawab adalah jangan sampai terkesan bahwa Jokowi seakan tenggelam oleh JK yang notabene memiliki kemampuan, pengalaman lebih," lanjutnya.

Toto menegaskan, kondisi itulah yang akan jadi tantangan pasangan tersebut, bagaimana agar Jokowi benar-benar memainkan peran sebagai king maker dan Kalla memainkan peran sebagai back-up kepemimpinan. Jokowi tak boleh hanya menjadi simbol, kemudian Kalla dominan di dalam kekuasaan.

Tua tak masalah

Joko Widodo mengaku, pemilihan nama Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden berdasar pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Kalla bukan ketua umum partai. Itu menunjukkan kerja sama politik yang dibangun PDI Perjuangan bukan koalisi bagi-bagi kursi.

"Selanjutnya, ada elektabilitas, pengalaman, rekam jejak, dan lain-lain. Meski saya di birokrasi juga sudah sembilan tahun, (rekam jejak Jusuf Kalla) juga sangat diperlukan," ujar Jokowi.

Menurut dia, Kalla juga mampu bekerja produktif. Ia mengatakan, pada usianya yang mencapai 72 tahun, Kalla menunjukkan kematangannya di berbagai bidang.

"Ndak kalah pentingnya, masalah kompetensi, baik kemampuan di ekonomi maupun politik," lanjut Jokowi.

Dengan rekam jejak masing-masing, Jokowi telah menegaskan kepada Kalla soal pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden jika mereka terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com