Ke Selandia Baru, DPR Berdalih Kejar Target Pengesahan RUU Panas Bumi

Hal itu disampaikan oleh Satya Widya Yudha yang menjadi pimpinan rombongan DPR ke Selandia Baru saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Auckland, Selandia Baru. Salah seorang mahasiswa Indonesia, Ita Perwira, mempertanyakan kunjungan DPR yang tidak efisien karena dilakukan dalam beberapa gelombang dan saat parlemen Selandia Baru sedang reses. Mahasiswa lain, Irawan Asaad, menambahkan, kunjungan itu hanya menghamburkan uang rakyat, padahal banyak cara lain untuk mendapatkan informasi. Sebaiknya, DPR tak perlu lagi kunjungan dan memanfaatkan telekonferens.

Satya mengatakan, secara keseluruhan hanya 12 anggota pansus dari total 30 anggota Pansus RUU Panas Bumi yang berangkat ke Selandia Baru. Padahal, representasi anggota DPR tak bisa diwakilkan dan semua memiliki hak sama sebab masing-masing memiliki konstituen.

Anggota Fraksi Golongan Karya itu menambahkan, pansus mengupayakan RUU Panas Bumi rampung dan bisa disahkan Juli 2014 ini. Karenanya, kunjungan kerja disertai pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai wakil pemerintah. "Jadi ini bukan mumpung ngabisin budget," ujar Satya.

Saat ini, Pansus RUU Panas Bumi DPR dan pemerintah masih menyinkronisasi masalah. Harapannya, proses pembahasan daftar inventarisasi masalah lebih cepat dan RUU Panas Bumi segera masuk ke sidang paripurna DPR.

Satya menyebutkan, rombongan itu ke Selandia Baru untuk melihat industri geotermal, sistem penentuan tarifnya bagaimana, bagaimana menarik investasi, melihat kemungkinan liberalisasi harga, dan mencari bagaimana pembagian participating interest yang diterapkan di sini.

Dalam kunjungan kerja sepanjang 11-16 Mei ini, rombongan dipimpin Satya W Yudha (F-PG) dan terdiri atas Nabiel Al Musawa (F-PKS), Muhamad Syafrudin (F-PAN), dan Djuwarto (F-PDIP), Andi M Ramli (F-PKB). Selain itu, mendampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana serta staf Kementerian ESDM dan tiga staf Sekretariat DPR.

Sebelumnya, tahun 2013, Komisi VII sudah membagi diri dalam tiga kelompok dan kunker ke tiga negara - Selandia Baru, China, dan Norwegia.