Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei PDB: 50 Persen Lebih Masyarakat Puas akan Pemerintahan SBY

Kompas.com - 14/05/2014, 19:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terakhir Pusat Data Bersatu menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih bisa menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. Sebesar 48,9 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Sebanyak 2,5 persen lain mengaku sangat puas.

"Kalau ditotal antara yang puas dan sangat puas lebih dari 50 persen. Bagi seorang pemimpin yang ada di akhir masa jabatannya, ini merupakan prestasi," kata peneliti PDB, Agus Herta, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Sementara itu, esanyak 42,6 persen responden menyatakan tidak puas. Sebanyak 3,7 persen lain menjawab sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sisanya sebesar 2,3 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Agus, mereka yang merasa tidak puas itu bisa dimaklumi karena biasanya masyarakat memang merasa tidak puas dengan periode kepemimpinan yang sudah akan berganti. "Rata-rata di peralihan masa kekuasaan, tingkat ketidakpuasan pada pemimpin itu biasanya tinggi," jelasnya.

Ia mengatakan, hasil survei ini dapat mengindikasikan potensi SBY sebagai kepala negara masih memiliki pengaruh dalam menentukan arah politik ke depan. "Walaupun perolehan suara Partai Demokrat rendah dalam pileg (pemilu legislatif) kemarin, tetapi ketidakpuasan terhadap SBY tidak seperti itu. Masyarakat membedakan mana SBY dan Partai Demokrat," ujarnya.

Survei ini dilakukan dengan wawancara melalui telepon periode 24 April sampai 2 Mei 2014. Jumlah sampel sebanyak 1.200 orang yang tersebar di 33 provinsi dan 170 kota di seluruh Indonesi dan dipilih secara acak sistematis dari buku telepon PT Telkom. Margin of error plus-minus 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Chairman PDB Didik J Rachbini menjamin survei dan penelitiannya tidak berafiliasi ataupun dibiayai oleh partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com