Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Usung Sri Sultan, Demokrat Harus Izin ke Golkar

Kompas.com - 14/05/2014, 11:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memberi respons atas keinginan Partai Demokrat mengusung Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai bakal calon presiden. Ace Hasan mengatakan, Sri Sultan merupakan tokoh senior Golkar sehingga Demokrat harus menghormati etika sebelum resmi meminangnya.

"Etisnya, siapa pun, termasuk Demokrat, mesti minta izin (Golkar)," kata Ace Hasan saat dihubungi, Rabu (14/5/2014).

Ia menilai, keinginan Demokrat mengusung Sri Sultan merupakan sinyal positif bahwa kader Golkar terbukti diminati oleh partai lain. Namun, Golkar memiliki aturan di internal yang mengikat pada semua kader Golkar, termasuk Sri Sultan.

Anggota Komisi VIII DPR itu melanjutkan, situasi di internal Golkar juga masih sangat dinamis. Bukan tidak mungkin, wacana Demokrat itu disambut baik oleh Golkar melalui forum rapat pimpinan nasional yang rencananya digelar pada akhir pekan ini.

"Saya lihat apa yang ingin dilakukan partai lain itu artinya sesuatu yang baik. Artinya kader Golkar berkualitas. Akan tetapi, harus ikut aturan internal partai," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya membidik Sri Sultan. Alasannya, berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Sultan dianggap mampu bersaing dengan dua kandidat capres lainnya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan memberi pandangan serupa. Menurut dia, Sri Sultan menjadi solusi bagi Demokrat dan cocok untuk disandingkan dengan pemenang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com