ICW Sayangkan Langkah PPP Beri Bantuan Hukum untuk Rachmat Yasin

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyayangkan langkah Partai Persatuan Pembangunan yang memberikan bantuan hukum untuk Bupati Bogor Rachmat Yasin. ICW menilai kasus yang menjerat Rachmat itu tidak berkaitan dengan statusnya sebagai kader PPP.

Emerson mengatakan, jika PPP memberi bantuan hukum kepada Rachmat, maka masyarakat akan mempertanyakan hubungan kasus yang menjerat Rachmat dengan partai berlambang kabah tersebut. Emerson meminta agar KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang dilakukan Rachmat. Menurutnya, kasus ini berhubungan dengan indikasi suap sehingga harus dicermati kembali. Menurutnya, ada kesamaan pola dengan kasus korupsi yang dilakukan pemimpin daerah sebelumnya.

"KPK tidak hanya menelusuri kepentingan searah bupati, tapi melihat ada tidak kepentingan partai politik," ujar Emerson.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Saifullah Tamliha mengatakan bahwa PPP siap memberikan bantuan hukum kepada Rachmat, yang menjabat Ketua DPW PPP Jawa Barat. Bantuan hukum diberikan setelah Rachmat ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam transaksi serah terima uang berkaitan dengan izin rancangan umum tata ruang (RUTR) di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur).

"Pastilah kita akan memberikan bantuan hukum, kita sudah bicarakan. Bagaimanapun, dia tetap kader partai," kata Tamliha seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (7/5/2014).

Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Rachmat di Perumahan Yasmin, Bogor, pada Rabu (7/5/2014). Ia ditangkap bersama dengan anak buahnya, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin, serta pihak swasta bernama Franciskus Xaverius Yohan.

Dalam operasi tangkap tangan itu, petugas KPK menyita uang yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Yasin dan dua orang yang tertangkap tangan KPK itu diduga terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan izin RUTR Bopunjur.