Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tak Intervensi Penetapan Cawapres Jokowi

Kompas.com - 25/04/2014, 14:29 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mesti telah resmi menjadi mitra koalisi PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat mengklaim tidak melakukan intervensi dalam menetapkan nama calon wakil presiden yang akan bersanding dengan calon presiden dari PDI Perjaungan, Joko Widodo. Ketua DPP Nasdem Taufik Basari mengatakan, partainya memberikan wewenang hal ini sepenuhnya kepada Jokowi ataupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Masalah cawapres biarkan Pak Jokowi dan Bu Mega saja yang memutuskan. Nasdem sebagai mitra koalisi cukup memberikan beberapa rekomendasi saja," kata Taufik kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2014).

Taufik mengatakan, dari sejumlah nama yang direkomendasikan Nasdem sebagai cawapres, ada nama Wakil Presiden RI 2004-2005 Jusuf Kalla adalah JK. Menurut Taufik, jika akhirnya yang dipilih adalah JK, maka itu adalah keputusan Jokowi.

Menurut Taufik, keputusan Nasdem berkoalisi dengan PDI-P murni karena kedua partai punya kesamaan platform. Sebagai partai baru, Nasdem ingin memberikan pendidikan politik kepada publik bahwa jalinan kerja sama politik tidak mesti diwarnai dengan bagi-bagi jabatan.

PDI-P memastikan berkoalisi dengan Nasdem seusai Pemilu Legislatif 9 April 2014. Berkaca pada hitung cepat lembaga survei, perkiraan gabungan perolehan suara kedua parpol itu mencapai sekitar 25 persen.

Soal bakal cawapres, PDI-P tampak hati-hati menentukan siapa pendamping Jokowi merebut kursi RI-1. Sejumlah nama sempat menghiasi media massa, misalnya Jusuf Kalla, Ryamizard Ryacudu, Mahfud MD hingga Basuki Tjahaja Purnama. Namun, belum ada kepastian kapan nama itu dipublikasikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com