Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapok Koalisi, Fahri Hamzah Usulkan PKS Oposisi

Kompas.com - 23/04/2014, 20:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengaku kecewa dengan sistem koalisi pemerintahan saat ini. Ia mengusulkan agar PKS menjadi partai oposisi pada masa pemerintahan yang akan datang.

"Memang kapok. Saya sebagai seorang praktisi yang masuk ke dalam politik dan tahu hak-hak saya dirampas oleh koalisi-koalisi enggak jelas itu. Lebih baik kita oposisi kalau begini," kata Fahri saat dijumpai seusai mengikuti diskusi di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Fahri mengatakan bahwa usulan untuk menjadi partai oposisi ditanggapi positif oleh sebagian kader dan pengurus partai. Namun, ia tak ingin jika PKS hanya menjadi partai oposisi yang setengah-setengah. Menurutnya, PKS harus mampu menjadi partai pemimpin oposisi yang mengawal setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak dapat memberikan azas manfaat bagi masyarakat.

"Sebagian pimpinan dan teman-teman di partai berpikir begitu (oposisi), daripada enggak jelas di dalam. Kita tunggu saja lima tahun. Kita menjadi oposisi loyal terhadap pemerintahan yang kita puji secara sah, tapi kita akan keras mengkritik dia," ujarnya.

Saat disinggung jika nantinya "kawan lama" kembali mengajak berkoalisi, Fahri mengatakan tidak ingin buru-buru mengambil keputusan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, ia meminta agar partai yang ingin berkoalisi dengan PKS harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun pemerintahan.

"Pokoknya konteksnya dulu yang kita tanya maunya bagaimana. Dan kita ingin tantang dia ngomong ke publik, jangan diam-diam ke publik. Jangan nanti tiba-tiba ngambek, kucing-kucingan dan sebagainya kan rugi rakyat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com