Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Anti-Rapimnas Bertahan di Kantor DPP PPP

Kompas.com - 20/04/2014, 00:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok yang mendatangi Kantor DPP PPP, Sabtu (19/4/2014) malam tak mau meninggalkan lokasi hingga rapat pimpinan nasional (rapimnas) dibubarkan. Bahkan pimpinan massa, Mustakim Dahlan mengancam akan mendatangkan lebih banyak orang jika rapimnas terus berlangsung.

"Kami kesini ini ingin meredam massa yang banyak yang masih ada di luaran sana. Kami ingin minta baik-baik supaya (rapimnas) dibubarkan, supaya mereka tidak kemari," kata Dahlan saat berdiskusi dengan salah satu Wakil Sekjen PPP, Hasan Husaeri Lubis.

Sempat terjadi perdebatan antara Dahlan dan Hasan. Hasan menjelaskan panjang lebar bagaimana rapat pimpinan nasional ini bisa digelar. "Rapat ini kan sudah ditetapkan dalam musyawarah kerja nasional di Bandung kemarin. Jadi ini sah dan legal meski tidak dihadiri ketua umum, kan ada perwakilannya," kata Hasan.

Namun Dahlan tetap pada pendiriannya, yakni rapimnas ini merupakan sebuah rapat ilegal. Menurutnya, sebuah rapimnas harus dihadiri dan langsung dipimpin oleh ketua umum.

"Tetap saja ini tidak dipimpin oleh ketua umum, tidak bisa seperti ini, untuk apa ketua umum dipilih ramai-ramai kalau tidak dihadirkan dalam rapat," teriak Dahlan.

Akhirnya diskusi itu menghasilkan kesimpulan bahwa rapat tetap digelar hingga usai. Dahlan pun memutuskan rombongannya untuk tetap bertahan di Gedung DPP PPP. "Silakan itu hak Anda kalau mau tetap bertahan," kata Hasan.

Keputusan untuk menyelenggarakan rapimnas itu diambil dalam rapat harian yang digelar jajaran pengurus PPP pada Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu dini hari, yang juga tanpa dihadiri sang ketua umum, Suryadharma Ali.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengatakan rapimnas dipercepat karena dinamika kondisi politik internal partainya. Romahurmuziy mengatakan dia sebenarnya sangat berharap SDA hadir dalam rapimnas tersebut.

Kisruh PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.

Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak terdapat nama Prabowo Subianto.

Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di kantor DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com