Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Bisa Saja Ada "Koalisi Plus" Partai Islam

Kompas.com - 18/04/2014, 20:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, kemungkinan koalisi partai-partai berbasis massa Islam masih terbuka lebar. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan terjadi koalisi gabungan antara partai Islam dengan partai nasionalis seperti yang terjadi di dua masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bisa saja koalisi partai Islam, koalisi plus. Seperti terjadi pada zaman SBY," ujar Suryadharma di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2014).

Suryadharma menjelaskan, pada periode pertama pemerintahan SBY terbentuk koalisi yang terdiri atas PPP, PKB, PKS, PBB, PAN, Demokrat, dan Golkar. Sementara, pada periode kedua, 2009-2014, koalisi terdiri atas PPP, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan Golkar.

Suryadharma memprediksi, poros tengah plus itu akan terjadi lagi pada Pemilu 2014 ini. Namun, ia khawatir partai-partai Islam tidak mencapai titik temu dalam menentukan capres dan cawapres yang diusung dalam koalisi tersebut. Menurutnya, partai-partai berbasis Islam belum menemukan figur yang tepat untuk mempersatukan ideologinya.

"Ini harus dibedakan dengan tahun 1999. Saat itu ada dua tokoh besar yang bisa mempersatukan kekuatan Islam, yaitu Gus Dur dan Amien Rais. Kalau sekarang kita sama-sama dulu," ujarnya.

Terkait koalisi PPP dengan Gerindra, Suryadharma tidak ingin hal tersebut dihadapkan dengan proses koalisi yang berlangsung di kalangan partai-partai Islam. Menurutnya, setiap partai politik memiliki ideologinya masing-masing, termasuk kewenangan memilih partai untuk diajak berkoalisi.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memunculkan wacana koalisi Indonesia Raya. Menurut Amien, koalisi ini terdiri dari partai Islam yang memperluas cakupan dengan berkoalisi bersama partai nasionalis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com