Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Ini Musimnya PDI-P, Bukan Musim Demokrat

Kompas.com - 17/04/2014, 15:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan, Pemilu 2014 ini bukan lagi eranya Partai Demokrat. Ia memaklumi adanya wacana yang meminta partai ini menghentikan proses Konvensi Calon Presiden karena dianggap tak lagi relevan, mengingat perolehan suara mereka pada Pemilu Legilatif 2014 berdasarkan hasil hitung cepat diprediksi hanya berkisar 9 persen.

"Ya memang bukan musim Demokrat. Ini musim PDI-P. Biasalah, ganti musim," ujar Anas, saat memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang, Kamis (17/4/2014) di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Anas mengatakan, Partai Demokrat harus menyelesaikan tahapan Konvensi Calon Presiden hingga tuntas. Ia meragukan, apakah pemenang Konvensi Calon Presiden bisa diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Sebelumnya, pada Kamis pagi, Anas, melalui admin yang ditunjuknya, mem-posting serial tweet dalam akun Twitter-nya, @anasurbaningrum. Melalui tweet dengan hashtag #dongkrakantik dan diakhiri dengan *abah* itu, Anas mengatakan, sejak awal ia memprediksi bahwa pemenang konvensi sulit menjadi pemenang dalam pemilu presiden.

"Apakah menghasilkan capres cawapres kita tidak tahu. Dan Pak Lurah (SBY) waktu itu marah, saya enggak tahu apakah nanti bisa menang apa tidak," ujar Anas.
 
Dalam serial tweet-nya pula, Anas menitipkan pesan kepada SBY terkait kelanjutan Konvensi Calon Presiden. "Ayo Pak SBY. Tuntaskan Konvensi. Biar jelas sapa yg menang.Publik ingin tahu apkh pmnangnya ada & diusung jd Capres PD.*abah*."

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com