Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Diklaim Dapat Dukungan dari Para Kiai Jawa Timur

Kompas.com - 15/04/2014, 04:53 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi TMK) Mahfud MD dinilai layak menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden yang harus diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sosoknya dinilai ideal dan mendapat "rekomendasi" dari para kiai di Jawa Timur.

"Apakah (menjadi) capres atau cawapres, yang jelas setelah teman-teman PPI sowan (menemui) beberapa kiai di Jawa Timur, sudah sepakat untuk mengusung pak Mahfud. Hal itu sudah diamanatkan ke PKB," ungkap Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) Muhlis Ali, di Malang, Jawa Timur, kepada Kompas.com, Senin (14/4/2014) malam.

Menurut Muhlis, para ulama di Jawa Timur sudah mengamanatkan kepada PKB untuk mengusung Mahfud MD. Dia pun mengatakan hal itu sudah menjadi kesepakatan para kiai di Jawa Timur.

"Sosok paling ideal memimpin Indonesia ada dalam diri Mahfud MD. Ia sosok yang paling ideal memimpin Indonesia saat ini. Tegas, bersih, dan berani dengan track record yang baik dalam menjalankan penegakan hukum di negeri ini. Itu menjadi modal penting yang ia miliki," tutur Muhlis soal Mahfud.

Meski kalah elektabilitas dibanding beberapa kandidat bakal capres lainnya, kata Muhlis, Mahfud lebih layak memimpin negeri ini. "Dari sekian banyak capres dan cawapres yang muncul, hanya Mahfud yang punya pengalaman di tiga lembaga kenegaraan," ujarnya.

Mahfud pernah menjadi menteri di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Lalu, ujar Muhlis, Mahfud juga pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Terakhir, Mahfud pernah mengetuai Mahkamah Konstitusi selama dua periode.

"Di bawah kepemimpinannya yang berani, MK menjadi lembaga negara yang disegani, karena mampu melawan mafia-mafia besar di negeri ini. Itu perjuangan yang tidak mudah dan dimiliki banyak orang," ujar Muhlis. 

Menurut Muhlis, sosok Mahfud juga menjadi harapan kalangan akademisi dan para ulama. Sosoknya dinilai menjadi pemberi jawaban atas tingginya harapan publik tentang penegakan hukum yang dimulai oleh seorang pemimpin. "Pak Mahfud itu tak hanya bersih, tapi jiwanya juga pluralis. Sehingga ia bisa diterima semua kalangan," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com