Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Politik Uang Dominasi Laporan Pidana Pemilu

Kompas.com - 02/04/2014, 18:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus politik uang mendominasi dugaan pidana pemilu yang diteruskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dari 13 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diterima, lima di antaranya terkait politik uang.

Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengungkapkan, selain politik uang, penggunaan kendaraan dinas pada saat kampanye menempati posisi kedua pelanggaran yang diteruskan. Pelanggaran lain yang diteruskan seperti kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat terlarang, pencopotan atribut partai politik tertentu oleh kader partai lain serta keikutsertaan pegawan negeri sipil saat kampanye.

“Politik uang ada lima kasus, penggunaan fasilitas kedinasan ada tiga kasus, perusakan alat peraga kampanye, keikutsertaan PNS dan kampanye di luar jadwal masing-masing satu kasus,” kata Agus di Mabes Polri, Rabu (2/4/2014).

Agus menambahkan, dari 13 kasus yang diteruskan, 12 kasus di antaranya masuk tahap penydikan. Sementara, satu kasus lainnya dinyatakan lengkap.

Namun, Agus enggan menyebutkan kasus mana yang telah dinyatakan lengkap itu. Termasuk, saat disinggung mengenai partai politik dan penetapan tersangka terkait hal itu. Sementara itu, meski dugaan pelanggaran pemilu cukup banyak, Agus mengklaim, pelaksanaan tahapan kampanye terbuka berlangsung aman. Situasi serta kondisi keamanan di sekitar pelaksanaan lokasi kampanye dikabarkan kondusif dan terkendali.

Berdasarkan catatan kepolisian, hingga saat ini pelaksanaan kampanye terbuka oleh partai politik sebanyak 13.702 kali. Sedangkan, surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan sebagai salah satu syarat pelaksanaan kampanye terbuka mencapai 9.681 lembar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com