Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Minta Televisi Hentikan Tayangan Iklan Serang Jokowi

Kompas.com - 28/03/2014, 21:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia menegur tiga stasiun televisi yang menayangkan iklan dengan slogan "Kutagih Janjimu" yang menampilkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Iklan itu dinilai menyudutkan kelompok politik tertentu. KPI meminta tiga stasiun televisi itu menghentikan tayangan iklan tersebut.

"Iklan 'Kutagih Janjimu' itu ada empat masalah. Kami minta iklan itu dihentikan," ujar Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad, di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta Pusat, Jumat (28/3/2014).

Idy menilai, jika tidak dihentikan, iklan itu berpotensi memicu muncul berbagai iklan yang berisi pesan yang saling menyerang. Hal itu menurutnya membuat suasana media dan politik gaduh dan dapat memicu konflik sosial.

Tiga stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut adalah RCTI, MNC TV dan Global TV. Iklan itu menampilkan Jokowi yang juga bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Empat masalah dalam iklan itu yang dimaksudnya adalah, pertama iklan cenderung menyerang orang lain. Kedua, ujar Idy, iklan tersebut diduga tidak mendapat izin Jokowi dalam menampilkan wajah mantan Wali Kota Solo itu. Padahal, ujar Idy, menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, kalau mau menampilkan gambar wajah seseorang pembuat iklan harus mendapat izin dari yang bersangkutan.

Dilanjutkannya, masalah ketiga adalah pemasang iklan tidak tercantum dengan jelas pada tayangannya. Terakhir, tuturnya, cuplikan dalam iklan tersebut diambil dari sumber yang tidak jelas.

"Seharusnya, sebuah footage diketahui asalnya. Sementara dalam iklan, 'Kutagih Janjimu,' terpampang gambar Jokowi saat kampanye dalam pemilu Gubernur DKI," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com