Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Saudara Mau Dipimpin Presiden Boneka?

Kompas.com - 23/03/2014, 17:38 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menyindir tokoh politik tertentu dalam kampanye akbar Partai Gerindra. Menurut Prabowo, Pemilu 2014 menjadi pertarungan antara yang ingin Indonesia berdaulat dan yang ingin Indonesia dikuasai antek asing.

"Saudara mau dipimpin boneka? Presiden boneka?" tanya Prabowo di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014), "Tidaaak"," jawab para pendukungnya.

Prabowo mengatakan, jika berkuasa, Partai Gerindra tidak membenci asing. Pihaknya, kata dia, siap bekerja sama sebagai sahabat, mitra, partner, dan sekutu. Kendati demikian, kerja sama itu tidak berarti bahwa bangsa Indonesia berlutut di hadapan bangsa lain.

"Tetapi, kalau kau ingin kami jadi pionmu, ingin kami jadi kacungmu, ingin kami jadi pesuruhmu, aku harus katakan tidak, tidak, tidak, tidak," ucap mantan Danjen Kopassus itu.

Ia melanjutkan, dia ingin berbagai produk dalam negeri menguasai pasar dalam negeri. Sayangnya, kata dia, yang terjadi adalah derasnya impor berbagai produk dari luar negeri. Gerindra, kata dia, akan berjuang agar Indonesia dimiliki oleh bangsa Indonesia, bukan segelintir orang.

"Hai tukang ojek, tukang bakso, pedagang kaki lama, sopir taksi, republik ini milik kalian juga. Tanggal 9 April jelas antara anteknya bangsa asing atau indonesia yang berdaulat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com