Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/03/2014, 09:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak memiliki audit keuangan asli Partai Demokrat.

Dia pun membantah dana pemenangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2009 berasal dari dana bail out Bank Century.

"Anas nggak terlibat dalam hal audit megaudit. Siapa dia? Waktu itu dia sudah ketua umum memangnya? Anas sudah semakin kalap," ucap Ruhut saat dihubungi Sabtu (22/3/2014).

Ruhut menuturkan, audit dana kampanye Pemilu 2009 sudah dilaporkan di tahun itu juga. Di dalam laporannya, kata Ruhut, tak pernah ada kejanggalan atau pun aliran dana Bank Century. "Semuanya clear. Bagus. Tidak ada yang aneh," klaim Ruhut.

Selain itu, anggota Komisi III DPR ini juga mengatakan, Presiden SBY tak pernah meminta Anas mengamankan perkara hukum Century. Anas, sebut Ruhut, di dalam rapat-rapat Pansus jarang hadir. Pada saat itu, Anas juga merupakan anggota Komisi X.

"Kalau Pak SBY mau intervensi, kenapa nggak suruh aku aja yang jelas-jelas di Komisi III?" ucapnya lagi.

Seperti diberitakan, pengacara mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, mengaku punya data yang menunjukkan dana kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009 ada yang berasal dari Bank Century.

Menurut Firman, dana Century yang digunakan untuk pembiayaan kampanye Partai Demokrat itu merupakan rangkaian atau hasil dari tugas-tugas khusus yang diberikan kepada Anas.

Sebelumnya, pengacara Anas, Handika Honggowongso, mengatakan bahwa kliennya pernah ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengamankan kasus bail out Bank Century.

Selaku Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu, Anas mengaku diminta mencegah agar Panitia Khusus (Pansus) Bank Century di DPR tidak mengarah ke SBY, baik secara hukum maupun politik.

Anas juga telah memberikan kepada tim penyidik KPK hasil audit yang dilakukan akuntan independen terhadap laporan keuangan Partai Demokrat terkait Pilpres 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com