Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/03/2014, 08:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang BM Wibowo mengatakan, PBB kemungkinan akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo alias Jokowi ideal jika diduetkan dengan bakal capres dari partainya, Yusril Ihza Mahendra.

"Dari dulu PBB dan PDI-P hubungannya baik-baik saja. (Koalisi) tinggal kita lihat saja, dua-duanya bisa ideal, popularitas sama-sama tinggi dan banyak hal lainnya," kata Wibowo ketika dihubungi, Jumat (15/3/2014), seperti dikutip dari Antara.

Wibowo mengatakan, Jokowi dan Yusril memiliki kekuatan politik, baik dari sisi ideologi maupun basis kekuatan massa pendukung. Koalisi antara partai religius, dalam hal ini PBB, dengan partai nasionalis, yakni PDI-P, dianggap menjadi kekuatan, aspiratif, dan masih didambakan masyarakat Indonesia.

Selain itu, Wibowo menambahkan, popularitas dan elektabilitas kedua figur tersebut juga diperkirakan akan terus menanjak menjelang Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Yusril pernah beberapa kali melontarkan kemungkinan untuk berpasangan dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk Pilpres 2014. Menurut Wibowo, setelah pendeklarasian Jokowi sebagai bakal capres PDI-P, strategi koalisi telah semakin jelas.

Namun, Wibowo mengingatkan, gugatan uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 yang diajukan Yusril akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat sehingga konstelasi politik masih dapat berubah.

"Masih ada gugatan di MK yang akan diputuskan. Namun, kami sudah siap dengan berbagai kondisi, baik itu berkoalisi atau pemilu serentak," pungkas dia.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui suratnya yang ditulis tangan, tertanggal 14 Maret 2014, akhirnya memberikan mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden dari PDI-P. Jokowi pun menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan mandat itu.

Selain dukungan kepada Jokowi untuk menjadi capres, Megawati juga menulis surat edaran kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung pencalonan Jokowi, mengawasi jalannya pemilu supaya bersih, dan tetap menegakkan demokrasi di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com