Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Siapa Pun Cawapresnya, Harus Tutup Kekurangan Jokowi

Kompas.com - 15/03/2014, 00:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Jumat (14/3/2014) siang, mengaku telah mendapat mandat untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan dia menyatakan siap. Harapan berikutnya untuk Jokowi, dia bijak memilih calon wakil presiden yang akan menjadi pasangannya pada Pemilu Presiden 2014.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, calon yang akan dipilih Jokowi haruslah sosok yang dapat menutup kekurangan Jokowi. Pasangan proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta, dia sebut sebagai rujukan yang patut ditiru.

"Kita lihat pengalaman. Mereka (Soekarno dan Hatta) saling melengkapi. Itu memang rumusnya. Saling melengkapi dan saling mengisi," kata Kalla saat berbincang dengan sejumlah wartawan di kediamannya di Jakarta, Jumat malam.

Selain itu, imbuh Kalla, calon wakil presiden pendamping Jokowi haruslah orang yang inovatif, memiliki inovasi untuk memperbaiki bangsa. Terlebih lagi, menurut dia, Jokowi tak bisa lagi mengandalkan jurus blusukan seperti saat menjadi Gubernur DKI, setidaknya karena Indonesia jelas jauh lebih luas daripada Jakarta.

Meski demikian, Kalla menolak menyarankan calon wakil presiden untuk Jokowi. Dia hanya mengimbau Jokowi teliti soal kemampuan calon pasangannya. "(Kalau latar belakangnya) bisa saja dia tentara, birokrat, pengusaha. Kita tidak bisa menggolongkan (asal calon) seperti itu."


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com