Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Dukungan Demokrat Tersendat, Berkah untuk Parpol Lain

Kompas.com - 13/03/2014, 14:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Lembaga Klimatologi Politik (LKP) menyatakan elektabilitas Partai Demokrat tersendat menjelang pemilu legislatif 2014. Temuan itu berdasarkan survei yang dilakukan lembaga tersebut di akhir Februari 2014.

CEO LKP Usman Rachman mengatakan, elektabilitas Demokrat tersendat karena citra partai itu masih runtuh setelah sejumlah kadernya terseret kasus korupsi. Selain itu, 11 kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat juga terbukti tak mampu mendongkrak partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Demokrat tersendat dan cenderung stabil di posisi tengah. Setara atau hanya sedikit di atas PKB," kata Usman, Kamis (13/3/2014), di Senayan, Jakarta.

Tersendatnya elektabilitas Demokrat, kata Usman, akan menjadi berkah untuk partai lain. Para pemilih yang awalnya memilih Demokrat bakal mengubah pilihannya ke parpol lain.

Dari survei yang dilakukan LKP pada 26 Februari - 4 Maret 2014, PDI Perjuangan mendapat dukungan paling besar di angka 21,8 persen. Di posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan angka 18,1 persen, lalu Hanura 11,3 persen, dan Gerindra 11.1 persen. Posisi Demokrat ada di peringkat kelima dengan angka 6,7 persen, disusul PKB dengan 5,7 persen.

Dalam survei LKP, partai lainnya mendapatkan perolehan suara di bawah lima persen. Survei ini menggunakan teknik multi stage random sampling dengan responden sebanyak 1.240 orang yang telah memiliki hak pilih atau telah berusia di atas 17 atau telah menikah.

LKP mengklaim margin of error survei ini hanya sebesar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan bantuan kuisioner.

Survei ini juga disebutkan dilengkapi analisis media dari 10 surat kabar nasional dan 10 media online nasional. Saat ditanya mengenai sumber dana untuk melakukan survei ini, Usman tak bersedia menyebutkan. Alasannya karena merasa tak berwenang dan ingin menjaga etika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Nasional
Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com