Yusril Berharap MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pilpres

"Ketua MK sudah mengatakan bahwa mereka akan memutuskan (UU Pilpres) segera dan mereka tidak akan melakukan sidang lagi," kata Yusril, di sela Debat Capres RI Konvensi Rakyat 2014, di Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Pasal-pasal yang digugat Yusril yaitu Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Inti gugatan tersebut meminta penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 digelar serentak sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon presiden.

"Ini bukan soal optimistis buat saya. Tetapi pentingnya untuk bangsa ini apakah pemilu itu konstitusional atau tidak, jangan sampai bermasalah. Kita kan ingin membangun kehidupan berbangsa bernegara sesuai UUD 1945," katanya.

Jika putusan jatuh sebelum kampanye, ia mengatakan, partai bisa menyampaikan pasangan capres dan cawapresnya ke publik sebelum pemilu berlangsung.

"Itu resmi konstitusional sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 bahwa pasangan capres diusulkan peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu," ujarnya.

Pemilu serentak 2019

Sebelumnya, MK telah memutus uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali. Putusannya, gugatan diterima sebagian. Pemilu presiden dan pemilu legislatif diperintahkan digelar serentak untuk pelaksanaan mulai 2019. Namun, persyaratan pencalonan presiden tidak termasuk uji materi yang dikabulkan.

Uji materi (judicial review) UU 42 Tahun 2008 diajukan oleh Effendi Gazali. Permohonan yang dikabulkan adalah untuk uji materi atas Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), serta Pasal 112 UU 42 Tahun 2008.

Adapun uji materi atas Pasal 9 UU 42 Tahun 2008, yang mengatur soal batas minimal dukungan suara untuk dapat mengajukan calon presiden (presidential treshold) sebesar 20 persen ditolak. Pasal ini oleh MK dikembalikan pada lembaga pembentuk UU, yakni presiden dan DPR. 

Dalam pertimbangan putusannya terkait uji materi Pasal 9 UU 42 Tahun 2008, MK mengatakan, dengan penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak maka ketentuan persyaratan perolehan suara partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.