Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Jurkam PDI-P di Pemilu, Risma Sebut Tak Bisa "Ngomong"

Kompas.com - 06/03/2014, 12:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum pernah diminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi juru kampanye (jurkam) pada kampanye Pemilu Legislatif 2014 nanti. Seandainya diminta, Risma mengaku tidak langsung menyetujui karena tidak pandai berkampanye.

"Belum dapat (permintaan jadi jurkam). Lagipula aku juga tidak bisa kampanye. Tidak pernah kampanye. Lagian, aku juga tidak bisa ngomong," kata Risma sebelum acara seminar "Indonesia Menjawab Tantangan: Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang" di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2014).

Politisi yang berlatar belakang birokrat ini mengaku tidak ahli dalam meminta orang lain agar memilihnya atau partai tertentu. Bagi Risma, kampanye adalah bicara program kerja. "Nanti dilihat (apakah mau jadi jurkam atau tidak). Yang jelas kalau kampanye aku mau bicara program," katanya.

Risma mengaku tidak kampanye saat pilkada di Surabaya pada 2010. "Boleh tanya ke semua warga Surabaya, saya tidak pernah ngomong 'pilihlah saya'. Karena itu pamali buat saya," kata Wali Kota yang diusung PDI-P itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengajukan cuti kampanye kepada Kementerian Dalam Negeri. Surat cuti itu dikembalikan karena Jokowi dinilai tidak perlu cuti untuk menjadi jurkam PDI Perjuangan. Pasalnya, jadwal kampanye Jokowi jatuh pada setiap Sabtu dan Minggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com