Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/02/2014, 15:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dikatakan sempat keberatan saat anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Dimyati Natakusuma meminta izin untuk mengikuti seleksi calon hakim konstitusi. Pasalnya, Suryadharma khawatir pencalonan Dimyati itu memengaruhi perolehan suara dan jumlah kursi PPP di Parlemen.

Akan tetapi, Dimyati mengatakan, Suryadharma akhirnya memberi restu. Dimyati menjelaskan bahwa ia memiliki alasan yang lebih kuat untuk maju sebagai calon hakim konstitusi ketimbang menjadi calon anggota legislatif periode 2014-2019.

"Sekarang mereka mendoakan dan merestui saya maju sebagai calon hakim MK," kata Dimyati, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Dimyati mengatakan ia akan bersungguh-sungguh mengikuti tahapan seleksi hakim konstitusi. Ia baru akan memutuskan mundur dari PPP jika akhirnya terpilih sebagai hakim konstitusi. Dimyati berjanji tak akan terjebak dalam konflik kepentingan saat terpilih menjadi hakim konstitusi meski perkara yang ditanganinya berkaitan dengan PPP.

"Saya kalau terpilih kan bukan dipilih oleh PPP, tapi semua parpol dan mewakili rakyat. Jangankan parpol, keluarga saya kalau tidak sesuai dengan konstitusi maka tetap akan kalah dalam persidangan di MK," tandasnya.

Untuk diketahui, Dimyati adalah satu-satunya politisi yang telah secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Selain Dimyati, ada enam orang yang telah mendaftar dan berasal dari kalangan akademisi. Pemilihan hakim konstitusi rencananya ditetapkan pada 4 Maret 2013.

Saat ini, Komisi III DPR masih memilih lima orang eksternal untuk menjadi tim seleksi hakim konstitusi. Tim seleksi ini akan menggantikan tugas Komisi III dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon hakim konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com