Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum SBY: Nama Ibas Disebut, Kampanye Hitam Jelang Pemilu

Kompas.com - 20/02/2014, 09:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kuasa hukum Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga menyangsikan dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) salah satu politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, yang beredar saat ini terkait kasus dugaan korupsi SKK Migas. Di dalam BAP tersebut disebutkan nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kembali disebut. Dokumen ini pun dicurigai hanya dijadikan alat kampanye hitam menjelang Pemilu 2014.

"Siapa saja bisa menyebut nama Ibas. Namun, dalam konteks hukum, seyogianya dapat dipilah-pilah informasi mana yang mengandung fakta hukum, penggiringan opini, rumor politik, atau yang mengarah pada fitnah. Upaya mengaitkan nama Ibas dengan kasus SKK Migas sarat rekayasa dan merupakan kampanye hitam di tahun politik," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum SBY, Palmer Situmorang, dalam siaran pers tertulis yang diterima Kamis (20/2/2014).

Menurut Palmer, BAP penyidik KPK merupakan dokumen resmi yang sifatnya rahasia. Dia pun meyakini KPK merupakan lembaga profesional yang sepenuhnya menyadari dan tidak akan membiarkan BAP terkait kasus yang sedang diperiksa beredar. Terlebih lagi, pada tahun politik ini, BAP tersebut berpotensi dijadikan alat kampanye negatif.

Palmer menegaskan, sudah beberapa kali nama Ibas dikait-kaitkan dengan kasus-kasus yang sedang diselidiki KPK, termasuk Ibas disebut mengenal dekat petinggi Kernel Oil Singapura, Widodo Ratanachaitong, dan terkait BAP ilegal yang beredar saat ini. Upaya penyebutan nama Ibas ini sama sekali tidak berdasar fakta dan tidak punya bukti.

Ibas tidak tahu-menahu mengenai informasi terkait Kernel Oil, apalagi mengenal orang-orang Kernel Oil yang mengaku dekat dengan dirinya terkait penyelidikan kasus suap di SKK Migas. Palmer pun mengungkapkan pihaknya lebih menghargai informasi yang diperoleh dari pernyataan langsung Rudi Rubiandini. Salinan BAP Sutan itu, lanjut Palmer, tidak ada asal-usul dan isinya.

"Kami serahkan pada KPK untuk mengungkapkan detail substansi persoalan dan fakta sebenarnya terkait kasus SKK Migas. Jangan ada upaya mengaburkan pokok soal SKK Migas dengan mengumbar pernak-pernik yang tidak relevan dengan menghalalkan segala cara untuk membunuh karakter klien kami secara keji," kata Palmer.

Palmer pun berharap agar publik tidak terjebak asumsi salinan BAP yang disebutnya ilegal itu sebagai suatu fakta. Dia kembali menyatakan Ibas tidak terlibat dan karenanya juga tidak mengetahui informasi terkait Kernel Oil.

"Ibas tidak mengenal orang-orangnya, apalagi terlibat dalam bisnis terkait kasus tersebut," kata Palmer.

Sebelumnya, beredar BAP tanggal 27 November 2013, atas nama Sutan Bhatoegana. Di dalam BAP tersebut, nama Ibas disebutkan sebanyak 11 kali oleh Sutan. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Sartono Hutomo dan stafnya, Eka Putra, disebutkan dalam BAP itu berkali-kali meminta membuat jadwal pertemuan dengan Sutan dengan dalih Sekjen Partai Demokrat Ibas mau membicarakan sesuatu. Namun, saat pertemuan akhirnya terjadi di Bimasena, kompleks Bidakara, Ibas kembali tidak hadir.

Sutan pun kaget saat dirinya melihat Rudi Rubiandini, Sartono, dan Deni Karmaina. Deni mengaku teman dari Ibas. Di dalam pertemuan itu, Sartono meminta agar Sutan mendukung rencana pemenangan PT Rekayasa Industri yang sedang mengikuti tender di SKK Migas. Namun, Sutan menolak dan menyatakan SBY tidak pernah menginstruksikan kadernya mengumpulkan dana dari cara-cara korupsi.

Sutan juga sudah diperiksa KPK. Terkait BAP ini, Sutan pada Selasa (18/2/2014) lalu menyatakan tak mau lagi berkomentar tentang kasus SKK Migas. Dia menuturkan sudah menyatakan semua yang diketahuinya kepada penyidik KPK.

"Sudah overdosis saya sama kasus ini," seloroh Sutan waktu itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com