"Pimpinan kejaksaan Pak Basrief Arief berkali-kali menginstruksikan jajarannya agar dalam penanganan perkara, tidak hanya yang terkait dengan perkara tindak pidana pemilu, tapi perkara apa pun, kalau menyangkut tokoh politik harus lebih ekstra hati-hati," kata Staf Ahli Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Dachamer Monte dalam diskusi bertajuk "Nasib Penegakan Hukum di Tahun Politik" di Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Agung mengatakan, jajaran kejaksaan, terutama yang bertugas di daerah, terkadang terbawa arus. Seperti yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu yang lalu, yang menimpa Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Subari. Ia tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap.
"Oleh karena itu, pimpinan kejaksaan selalu mengingatkan mereka agar nantinya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar dia.
Agung mengakui bahwa kinerja lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, masih kurang optimal. Namun, katanya, kejaksaan tidak pernah pesimistis dan tetap berupaya melakukan perbaikan di berbagai lini.
"Kalau tadi dikatakan kinerja lembaga penegak hukum buruk, memang ia, tapi kita terus berbenah," ujarnya.
Di pemilu legislatif dan pemilu presiden nanti, ia berjanji pihaknya akan netral dan independen. "Penegasan kita, komitmen kejaksaan netral dan independen. Kejaksaan steril dari intervensi birokrat, baik eksekutif maupun legislatif," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.