Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Mesti Waspada "Politik Gentong Babi" Jelang Pemilu

Kompas.com - 12/02/2014, 22:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, politik gentong babi (pork barel) dikhawatirkan kembali terjadi. Politik gentong babi adalah upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat untuk mendulang suara. Cara ini biasanya dilakukan oleh calon incumbent yang pada umumnya telah memiliki kekuasaan.

Praktik ini dibahas dalam diskusi bertajuk "Politik Gentong Babi Menjelang Pemilu" di Jakarta, Rabu (12/2/2014) malam. Hadir sebagai narasumber, anggota DPR Budiman Sudjatmiko, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, dan Stand Up Comedian Notaslimboy.

Budiman sebagai anggota DPR dua periode mengaku paham betul mengenai praktik politik gentong babi di kalangan anggota Dewan. Ia mengaku selalu menghindari cara-cara seperti itu.

"Jika seseorang punya kekuasaan, maka dia akan cenderung korupsi, memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi," kata Budiman.

Dia menjelaskan, biasanya anggota DPR yang ingin maju kembali pada periode selanjutnya cenderung menggunakan cara-cara seperti ini. Menjelang pemilu, mereka memperjuangkan agar daerah pemilihan mereka mendapatkan berbagai fasilitas dan bantuan. Padahal, terkadang daerah itu tidak benar-benar membutuhkan bantuan yang diberikan.

Sebaliknya, daerah yang butuh diperjuangkan, justru tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya karena incumbent legislatif yang kembali maju tidak dari sana.

Hal tersebut diamini oleh Ade. Bahkan, menurutnya, politik gentong babi seperti ini bukan hanya terjadi di legislatif saja, tapi juga di eksekutif.

"Dalam temuan kami, politik gentong babi selalu muncul setiap menjelang pemilu, baik pemilu nasional ataupun pemilukada," kata Ade.

Dia mencontohkan, pada pemilu legislatif 2009, ada praktik bagi-bagi voucher pendidikan. Namun, yang mendapatkan voucher itu, katanya, bukan lah sekolah-sekolah miskin yang bangunannya sudah hampir roboh, melainkan sekolah yang kaya secara finansial.

"Uang yang diberikan pun tidak dasarkan pada fakta. Dibilangnya pribadi, namun itu sebenarnya bantuan dari pemerintah," lanjutnya.

Budiman berkesimpulan, untuk mengatasi politik gentong babi seperti ini, masyarakat lah yang harus cerdas dalam memilih. Masyarakat diminta untuk tidak memilih mereka yang menggunakan politik uang untuk menggalang suara.

"Dan kenyataannya, sekarang juga masyarakat sudah pintar. Terbukti, banyak pilkada yang sekarang sudah dimenangkan oleh mereka yang tidak punya modal. Incumbent justru kalah. Misalnya Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Kita lihat saja apakah di pemilu legislatif dan pemilu presiden nanti, hal ini bisa terulang," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com