Kapolri Ingatkan Adanya Bahaya pada Masa Transisi Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Sutarman mengingatkan seluruh elemen yang terkait pelaksanaan pemilihan umum agar benar-benar menjaga seluruh proses dan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Sutarman menengarai akan ada kelompok yang akan mengambil alih pemerintahan pada masa transisi tersebut.

"Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, harus dipastikan bahwa tanggal 20 (Oktober) itu jangan sampai kekosongan sedikit pun, tidak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin itu artinya ada kelompok ambil alih, ini sangat rawan," ujar Sutarman dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu, Selasa (11/2/2014) di Jakarta.

Sutarman meminta agar seluruh aparat kepolisian melakukan deteksi agar tidak ada siapa pun yang akan menghambat proses pelantikan presiden dan wakil presiden. Jika posisi presiden dan wapres kosong, Sutarman mengatakan, maka akan menjadi ancaman besar bagi negara ini.

"Ini penting, saya ingatkan. Akan ada yang ambil alih seseorang, bukan Kapolri. Kapolri tidak ingin ambil alih," kata Sutarman.

Menurut Sutarman, jika masa transisi berjalan tidak lancar, maka akan menganggu pemerintahan di masa datang. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur tentang pemerintahan di masa transisi tersebut. Untuk itu, Sutarman mendorong agar perdamaian tetap dijaga. "Silakan kritik disampaikan, tapi jangan cara-cara kekerasan sehingga ganggu tahapan pemilu," kata dia.

Sebelumnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 13 instruksi kepada seluruh jajaran pemerintah terkait penyelenggaran Pemilu 2014. Dalam pemaparannya itu, Presiden meminta agar seluruh lembaga dan instansi menyukseskan pemilu agar berlangsung damai, adil, dan demokratis. Presiden juga menyoroti masalah netralitas pemerintah pusat dan daerah, Polri, dan TNI. Presiden yakin dalam pelaksanaan pemilu, suhu politik akan meningkat.

"Cegah dan tiadakan hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu, apalagi fitnah," katanya.

Presiden bercerita soal seringnya pemerintah dianggap melakukan kecurangan. Menurut Presiden, pemerintah terdiri dari beragam parpol berbeda sehingga sistem yang berlaku sekarang ini sulit memunculkan kecurangan itu. Kalaupun ada yang berniat curang, kata Presiden, tidak mudah untuk lakukan kecurangan tersebut.